Jakarta -
Ada dua isu klasik bila kita berbicara soal investasi ke dalam negeri, pertama aturan dan birokrasi yang berbelit. Kedua eksekusi yang lemah sehingga rencana investasi terhenti di tataran MoU.
Bagaimana seorang Bahlil Lahadalia mengatasi isu tersebut detikcom akan mengajak anda untuk berbincang langsung dengan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Berikut petikan wawancaranya:
Bagaimana kondisi investasi di Indonesia saat ini?
Pertama sebelum ke Davos saya ingin menjelaskan dulu tentang potret investasi di negara kita. Pertama tahun 2019, ketika kami ditugaskan oleh bapak Presiden untuk membantu beliau di bidang investasi di BKPM.
Investasi saat kita masuk bulan Oktober 2019 itu kurang lebih Rp 600 triliun. Target yang dikasih oleh Bappenas Rp 792 triliun. Kemudian realisasi per 31 Desember Rp 809,6 triliun melampaui target 102,7%
Kedua, saya ingin mengatakan bahwa investasi mangkrak yang eksisting itu kurang lebih sekitar Rp 708 triliun dan kami kerja sampai dengan 3 bulan, tim BKPM mampu merealisasikan dari Rp 708 triliun itu kurang lebih Rp 186 triliun, yang sudah dieksekusi.
Kalau kita bicara soal investasi itu ada, regulasi, birokrasi dan eksekusi. Saya ingin katakan begini, bahwa tidak bisa dipungkiri arogansi sektoral itu terjadi pada Kementerian/Lembaga, pada tingkatan Bupati, Walikota, Gubernur. Kemudian, regulasi yang tumpang tindih, lalu birokrasi yang begitu luar biasa
Maka apa yang kita lakukan, pertama kami menyampaikan pemaparan kepada bapak Presiden lalu kami mencari solusi bagaimana solusinya. Pertama ada Inpres nomor 7 sebagai jawaban dari birokrasi yang lambat atau aturan tumpang tindih, maka seluruh kewenangan perizinan yang ada di kementerian teknis berdasarkan Inpres nomor 7 yang merujuk pada UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal maka pelimpahan tentang K/L tersebut sudah diserahkan ke BKPM.
Dan itu sudah terlaksana per 3 Februari?
Ya per 3 Februari, termasuk insentif fiskal, tax allowance, tax holiday, pajak impor barang modal itu sudah di BKPM. Kenapa di BKPM? Pertama untuk memangkas rentang kendali, percepatan kepastian dan kemudahan bagi teman-teman pengusaha dan investor yang mengurus izinnya agar mendapatkan kepastian.
BKPM ditugaskan untuk membuat norma standar pengurus Kementerian Lembaga izin, hal ini agar yang tadinya 10 tahun, 5 tahun bisa kita atur 1 bulan, 3 bulan tergantung jenis izinnya.
Kedua, setelah itu dilakukan, menyelesaikan investasi itu tidak cukup dengan pendekatan regulasi tetapi juga melakukan pendekatan lapangan. Kenapa? karena regulasi tidak mampu menyelesaikan persoalan lapangan. Di lapangan ini banyak hantu, problemnya paling besar ini apalagi hantunya hantu berdasi, regulasinya bagus tapi kalau waktunya tidak kita mainkan, nggak akan selesai itu barang.
Contohnya, Lotte investasi petrochemical di Cilegon itu US$ 4,2 bilion itu 3 tahun lebih nggak selesai. Lalu Vale, US$ 2,9 bilion di Sulawesi Tenggara itu 4 tahun nggak selesai. Alhamdulillah oleh tim BKPM menyelesaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan. Itu contoh kecilnya dan BKPM tidak hanya menyelesaikan masalah investasi besar. Investasi kecil juga kita selesaikan. Kemarin di Jogja kita selesaikan investasi mangkrak Rp 1 miliar lebih.
Yang punya itu saudara kami yang penyandang disabilitas. Bagi kami di BKPM siapapun yang memang usahanya atau investasinya terkendala yang dilaporkan ke BKPM kemudian kami mengkaji untuk segera dilakukan ya kita lakukan. Dan kami tidak mau ada pandang bulu bahwa ini kita untuk mendahulukan negara, ah nggak ada. Semuanya kita samakan mulai dari Arab Saudi, mau dari Eropa, China, Korea, Jepang, Amerika Serikat mau dari mana selama mereka memenuhi aturan yang berlaku di negara kita.
Terkait dengan Davos dalam World Economic Forum, memang ada beberapa perusahaan yang kami temui, one on one pertemuannya. Ada kementerian lain di situ kita mencoba komunikasi untuk menerima mereka pertama, menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Yang kedua juga menjelaskan tentang telah terjadinya perubahan regulasi dan sebelumnya sekarang dalam konteks mempercepat dan mempermudah investasi. Apa itu? Inpres nomor 7 dan Omnibuslaw.
Pertama ada beberapa ya seperti Jumeirah, mereka itu adalah satu perusahaan besar yang punya properti pariwisata di dunia. Termasuk yang punya gedung Burj Al Arab di Dubai yang gedung tertinggi itu. Mereka sekarang sudah masuk di Bali da mau ekspansi ke wilayah Indonesia Timur ke Raja Ampat dan Wakatobi Sulawesi Tenggara, mau bikin hotel bintang lima atau resort. Jadi yang kelas atas lah.
Kedua adalah pabrik es krim itu juga Yili, dia mau masuk juga dari China. Kemudian Mistubishi juga masuk Rp 2 triliun lebih.
Mau kembangkan mobil listrik?
Mereka petrochemical, kemudian beberapa ada juga potensi Amazon yang berpusat di AS mereka mau bangun pusat data di sini. Investasinya hampir Rp 30 triliun, sudah bertemu dengan saya juga. Mereka sudah membeli tanah dan ini sudah jalan.
Kita sebelumnya juga sudah ke Abu Dhabi untuk mendapatkan transaksi US$ 22,8 bilion tapi investasi real-nya itu sekitar US$ 11,6 miliar. Realisasi tahun ini sekitar US$ 1,4 miliar.
Nanti bertahap, sebelum itu juga kami ke Korea Selatan, kami tanda tangani MoU pendirian pabrik mobil Hyundai yang jadi pabrik mobil listrik pertama di Indonesia. Itu investasinya US$ 1,5 miliar ditambah US$ 500 juta. Nanti pabrik di Cikarang, Jawa Barat.
Dari sejumlah komitmen tadi ada 3-4 tahun tidak selesai tapi dalam 2 bulan selesai nah untuk komitmen yang baru ada targetnya nggak pokoknya mau 3 atau 6 bulan harus jalan, ada nggak?
Kalau yang baru, secara izin secara lapangan itu sudah diselesaikan. Tinggal mereka financial closing dan kapan mulai eksekusi. Dari sekian yang sudah jalan itu kan adalah Hyundai, Mitsubishi sudah jalan, kemudian Yili sudah jalan kemudian Adnoc sudah jalan Abu Dhabi. Kemudian Mazda untuk urusan pembangkit listrik tenaga surya.
Dari yang terealisasi, saya mau investasi tapi juga yang bisa menyerap lapangan kerja tinggi, karena tingkat pengangguran kita tinggi. Sementara sekarang banyak investor yang maunya serba simpel, pakai teknologi canggih tidak terlalu banyak tenaga kerja, melihat kepentingan yang beda ini bagaimana?
Memang begini, arah investasi itu masuk harus mencipta lapangan kerja, sesuai dengan undang-undang. Omnibus law itu cipta lapangan kerja tapi muara instrumennya adalah investasi mencipta lapangan pekerjaan, meningkatkan produk substitusi impor yang bermuara pada mengurangi defisit neraca perdagangan. Kalau dia katakan produknya berorientasi ekspor maka dia akan perbaiki defisit neraca perdagangan kita dan pajak kita akan meningkat.
Di satu sisi lagi adalah meningkatkan daya saing bangsa, nah sekarang ini kita lagi dorong untuk investasi di manufaktur atau padat karya. Yang lebih banyak penyerapan tenaga kerja, tidak hanya ke sana yang didorong juga investasi tak hanya fokus pada pulau Jawa, tetapi juga fokus pada luar pulau Jawa. Ini yang dimaksud Presiden adalah investasi yang berkualitas.
Agar bisa terwujud maka, kita melakukan apa yang disebut transformasi ekonomi, ini program presiden, kita dorong mereka untuk membangun investasi di hilirisasi agar bisa meningkatkan nilai tambah. Kalau industri dibangun, hilirisasi dibangun pasti mencipta lapangan kerja. Kalau teknologi semakin canggih itu pasti, tetapi mayoritas masih butuh manusia. Di tahun 2019 dari total realisasi investasi kita mampu menyerap tenaga kerja 1,35 juta orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjut ke halaman berikutnya
Terkait penyerapan tenaga kerja, beberapa waktu lalu malah ada sedikit jadi bahan kampanye selama pilpres, terkait investasi dari China nah ini menawarkan banyak investasi, tak hanya menggunakan tenaga kerja ahli tetapi juga tenaga kerja buruh kasar mereka bawa, bahan baku juga harus dari mereka, sejauh mana akurasi informasi tersebut, dan bagaimana agar hal itu tak terus berlanjut?Menyangkut tenaga kerja, yang lampau saya tidak tahu, saya tidak boleh mengoreksi yang lampau. Saya selalu bicara yang akan datang.
Saya sudah menyampaikan dan melaporkan ke Presiden, arahannya bahwa investasi dari negara manapun tidak boleh pandang bulu, harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
Dengan demikian maka kami menerjemahkan bahwa kalau ada investasi yang masuk mau dari China, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan tenaga kerja yang dibawa adalah tenaga kerja yang high skill. Tidak boleh bawa tenaga kerja yang
skill-nya rendah. Kita mengacu pada UU, sudah disyaratkan, mana bagian yang bisa dikerjakan oleh tenaga kerja asing dan mana bagian yang asing tidak boleh masuk, ini bentuk keberpihakan sekaligus penegakan UU. Ini kedaulatan, karena untuk apa kalau investasi masuk, kalau buruh kasar aja dibawa dari luar, insya allah selama saya di sini itu tidak ada.
Selain UU inikan kalau sudah menyangkut daerah, ada raja kecil, bagaimana Anda bisa koordinasikan atau meluluhkan kepala daerah ini agar bisa lebih sedikit terbuka dan responsif terhadap investasi yang masuk?Saya bersyukur sebelum jadi kepala BKPM, saya dan aktif pernah jadi ketum HIPMI. Di organisasi itu saya bisa kenal Bupati, Gubernur karena sebelumnya saya keliling Indonesia dengan Hipmi, karena saya sudah kenal dengan mereka, karena saya orang daerah,
chemistry-nya masuk, dan di situ komunikasi kebatinan.
Yang bisa memahami orang daerah ini, hanya orang yang dari daerah yang tahu kebutuhan daerah, hanya orang yang dari daerah. Alhamdulillah komunikasi saya dengan mereka itu baik, dan komunikasinya ini persahabatan, kekeluargaan itu jauh lebih cair untuk menyelesaikan masalah daripada komunikasi formal. Itu kuliah di Harvard tidak ada teori itu, mau kuliah doktor juga tidak ada teori itu, itu ilmu lapangan, ilmu pergaulan.
Saya bersyukur karena saya pelaku usaha di riil berproses dari bawah dan saya berinteraksi lewat HIPMI jadi saya lebih tune. Kan Allah sudah bilang, setiap ada masalah pasti ada solusinya dan selalu ada saja selama kita berpikiran positif dan tidak ada kepentingan pribadi.
Mengaitkan isu aktual Corona, Dubes China responsnya agak marah karena kita menghentikan sejumlah impor produk dari sana. Mereka menilai reaksi ini terlalu berlebihan ada yang khawatir China pembalasan misalnya menunda MoU yang sudah ditanda tangani dengan mengulur waktu untuk sekadar beri pelajaran ke Indonesia, gimana untuk antisipasi kemungkinan terburuk tersebut?
Begini, yang pertama Presiden dalam membuat keputusan itu lewat ratas (rapat terbatas) dan saya salah satu yang ikut ratas tersebut. Pertimbangannya banyak, berbagai macam aspek dan persoalan impor, pertama barang-barang itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah barang hidup karena itu yang menularkan.
Kalau barang modal impor Tidak apa apa. Kemudian manusia yang tidak boleh masuk. Karena bagi presiden sadar betul, tapi keselamatan rakyatnya jauh lebih penting dan sebagai kepala negara Pak Jokowi sebagai kepala negara harus diapresiasi. Di tengah kondisi seperti itu, beliau putuskan untuk mementingkan keselamatan rakyat dibanding yang lain.
Sebenarnya China Tidak perlu memberikan reaksi berlebihan juga, kita kan bersahabat. Yang dilarang kan sementara, kan impor barang hidup, yang lainnya kan tidak. Impor barang modal oke dan itu sementara setiap 2 minggu dievaluasi. Ini semata-mata menjaga hubungan kerja sama kedua negara. Mungkin informasi yang diterima pak Dubes tidak komprehensif.
Mungkin nilainya tidak terlalu besar tapi efek psikologis?
Saya pikir dalam konteks selamatkan bangsa dan negara, Pak Jokowi sebagai pemimpin dia berani buat keputusan. Kita bangga punya pemimpin seperti beliau, sekalipun negara lain tidak setuju keputusan itu.
China termasuk adidaya?
Ya inikan tergantung persepsi juga, santai saja. Kan saling menguntungkan.
Ibu Kota baru sudah berapa banyak calon investor yang masuk?
Kalau ibu kota baru, China mau, Korea, Jepang, Abu Dhabi, Jerman mau, beberapa negara mau.
Sudah ada kavling pembagiannya?
Belum, mereka baru sampaikan minatnya. Dan oleh kita juga kan UU lagi dibahas kan dari total investasi sekitar Rp 500 triliun 10-15% akan ditanggung oleh negara, karena infrastruktur dasar seperti kantor pemerintah. Itu akan ditanggung oleh negara. Tetapi untuk yang lainnya akan diberikan kepada investor, pembagiannya ini lagi kita bahas. Lagi diatur tunggulah 2-3 bulan lagi akan selesai.
Saya tertarik kehidupan di mulai setelah jam 7 malam, seorang Bahlil ini istirahatnya berapa jam sehari?
Saya sejak masuk di BKPM Sabtu Minggu pun kita kerja, lihat jam begini kita masih kerja, tamu yang lain masih ada. Biasanya pulang kantor ini jam 11 malam, jadi perjalanan setengah sampai rumah jam 11.30. Ya saya bisa tidur jam 1 atau 1.30.
Lalu jam 5 saya bangun lagi untuk shalat subuh, kemudian baca dokumen kan jam 8 sudah masuk kantor lagi terima tamu. Ya seperti itu saja, ya risiko sebagai bentuk pengabdian dan kecintaan kepada bangsa dan negara. Saya pikir sebagai anak daerah yang diberikan kesempatan oleh pak Presiden untuk mengabdi negara harus maksimal.
Saya tak ingin kelak ada cerita kalau orang daerah kalau dikasih kepercayaan tidak amanah, atau tidak total atau tidak bisa memberikan perubahan yang berarti. Kalau kita ada kekurangan ya pasti, namanya manusia kan, minimal kita melakukan secara sungguh-sungguh. Apa bentuknya? kita kerja serius, baik dari waktu, strategi kerja output dan komunikasi.
Setelah dimulai perizinan awal sampai akhir di BKPM sejak 3 Februari 2020 respons para investor seperti apa?
Bagus, ini hampir tiap hari nih. Coba detikcom datang ke sini nggak usah kabari saya, jadi ambil data sendiri diam diam apakah ini ada perubahan. Jadi semacam intel begitu. Kalau saya ditanya, pasti saya akan jawab bagus terus. Tapi kalau cari data sendiri, insya Allah banyak harapan investor di BKPM untuk bisa selesaikan masalah mereka.
Kami di BKPM sekarang seperti Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena setiap hari banyak masalah, harus diselesaikan tapi harus ikhlas. Dengan harapan yang dingin serius, ya kita ambil sebagai amal ibadah, tidak usah ada beban, santai aja tapi kerjanya serius.
Filosofi hidup seorang Bahlil, mempercayai orang lain tapi jangan gampang percaya, itu konteksnya seperti apa? Didapat dari pengalaman hidup?
Sebagai pemimpin kan tugasnya salah satunya membangun inspiring, mengkoordinir orang lain, membuat strategi, mengatur, dan itu pasti menggunakan orang lain. Kalau orang yang dikasih tugas tidak dikasih kepercayaan itu bukan pemimpin. Dikasih tugas, dikasih kepercayaan tapi ada bagian yang harus kita pegang dan tidak sepenuhnya kita berikan.
Ada bagian tertentu clue tertentu karena itu adalah bagian daripada seni, leadership dari seorang pemimpin. Kedua, sebagai pemimpin tidak boleh lengah karena begitu kita lengah dan bawahan kita ada kesempatan sekalipun dia tidak mempunyai niat tapi kesempatan itu ada, jadi itu barang.
Ketiga, saya punya cukup pengalaman, pernah jadi karyawan, jadi seorang yang bekerja di jalanan, pernah jadi pengusaha UMKM, seorang aktivis, pengusaha yang memimpin Hipmi dari sekian panjang waktu yang terjadi dari sekian profesi yang pernah saya lalui, maka kesimpulan, kepercayaan itu penting diberikan kepada orang. Tapi jangan seutuhnya.
Karena, ketika kamu memberikan kepercayaan seutuhnya maka tidak ada instrumen yang kamu pegang untuk mengontrol orang tersebut.
Bappenas menargetkan Rp 790 triliun 2019, Pak Bahlil masuk 3-2 bulan bisa lampaui Rp 100 triliun. Bagaimana 2020?
2020 itu Bappenas menargetkan kami untuk Rp 886 triliun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,5%, kalau ditanya optimis atau tidak, insyaallah optimis.
Caranya?
Sudah ada strateginya setiap negara punya treatment khusus punya cara sendiri. Setiap investor itu punya cara sendiri, tapi setiap investor itu kan pengusaha, ane ini bukan pemain pasar kertas, ane pemain pasar lapangan insyaallah dengan tim yang bagus ini bisa dilakukan bisa dicapai targetnya.
Simak Video "Video Bahlil: Negara Lain Punya Banyak Tambang, Siapa yang Protes?"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
