.webp)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan masalah yang menghambat investasi di daerah. Padahal sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
Melalui Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Bahlil mengatakan untuk daerah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dengan adanya inpres tersebut maka seluruh izin yang ada pada dinas, bupati walikota dilimpahkan kepada PMPTSP supaya investasi bisa berjalan dengan cepat.
Sayangnya, kata Bahlil, ada gubernur yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan tersebut.
"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang Bapak Presiden kita harus tegakan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh," kata Bahlil dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Siapa gubernur yang dimaksud Bahlil tersebut? Saat ini ada lima provinsi di Kalimantan, dipimpin oleh lima gubernur. Berikut rinciannya.
- Kalimantan Barat, ibu kota Pontianak, dipimpin Gubernur Sutarmidji
- Kalimantan Tengah, ibu kota Palangkaraya, dipimpin Gubernur Sugianto Sabran
- Kalimantan Selatan, ibu kota Banjarmasin, dipimpin Gubernur Sahbirin Noor
- Kalimantan Timur, ibu kota Samarinda, dipimpin Gubernur Isran Noor
- Kalimantan Utara, ibu kota Tanjung Selor, dipimpin Gubernur Irianto Lambrie
Kira-kira gubernur yang mana nih? detikcom akan mengkonfirmasi kepada Bahlil setelah Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi selesai.
Nantikan berita selanjutnya!
 |
(ang/fdl)
