.webp)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Badan Otorita yang mengelola ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur bakal dipimpin oleh pejabat setingkat menteri.
Saat ini Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum pembentukan lembaga tersebut sedang digodok. Targetnya rampung pada Juni 2020.
"Badan Otorita ini setingkat menteri, saya kira akan segera undang-undangnya jadi. (Nomenklaturnya) Menteri/Kepala Otorita ibu Kota Indonesia," kata Luhut dalam Dialog "Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara" di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Menkopolhukam itu menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang memfinalisasi figur yang akan menjadi Kepala Badan Otorita IKN.
"Mungkin Presiden sekarang lagi memfinalisasi siapa menteri/Kepala Otorita Ibu Kota. Jadi difinalisasikan," tambahnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sudah menjelaskan nantinya IKN dikelola oleh Kepala Badan Otorita yang jabatannya setingkat menteri.
"Badan otorita ini setingkat menteri. Kemudian kewenangannya tentu sejak mempersiapkan, membangun dan kemudian proses pemindahan itu," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Kenapa bentuknya Badan Otorita? Suharso menjelaskan karena kewenangannya menyangkut beberapa hal.
"Kenapa Badan Otorita karena menyangkut kewenangan atas lahan dan supaya pembangunan tersentral dengan baik secara administrasi, terutama dalam hal kewenangan atas lahan manakala itu dibuat satu kerja sama atau KPBU dengan pihak ketiga. Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan ke Badan Otorita," jelasnya.
 |
(toy/ara)
