.webp)
Kekecewaan Komisi V DPR RI mencuat ketika Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak hadir dalam rapat penanganan banjir siang ini.
Menurut Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, dari fraksi PDIP, DPR sudah tiga kali menggelar rapat pembahasan banjir dengan Pemprov DKI Jakarta, bahkan dari periode sebelumnya. Hanya Anies saja yang tak hadir rapat siang ini.
"Ini undangan pertama (di periode 2019-2024), tapi dulu pernah mengundang Gubernur (DKI Jakarta) lain semuanya datang kecuali Pak Anies. Baru beliau yang tidak datang dan Gubernur Jabar dan Banten," kata Lasarus usai menutup RDP, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Lasarus, dalam penanganan banjir khususnya di Sungai Ciliwung, konsep Normalisasi yang diusung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, dan konsep Naturalisasi dari Anies perlu disamakan. Sehingga, tak ada perdebatan publik.
"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan naturalisasi dan normalisasi," ujar dia.
Ia menegaskan khususnya pada Anies, dari pada mengusung konsep yang berbeda yakni naturalisasi, Komisi V ingin melihat kinerja penanganan banjir yang telah dilakukan orang nomor satu di Jakarta tersebut.
"Kami pengin dengar apa sih kerjanisasi yang telah dilakukan," ujarnya.
Menurutnya, untuk memaksimalkan kinerja Sungai Ciliwung sendiri, Pemprov DKI tak mengeluarkan anggaran besar. Bahkan, tak ada alokasi anggaran pembebasan lahan di Sungai Ciliwung dari Anies. Sehingga, kinerja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk membantu proses normalisasi terhambat.
"Penanganan banjir fisik saya dapat informasi dari fraksi saya di DKI, kebetulan Ketua DPRD DKI itu kan satu fraksi. Saya tanya berapa besar anggaran banjir? Memang saya katakan sangat minim bahkan untuk pembebasan lahan tidak ada, tidak dianggarkan sama sekali. Nah, kalau lahan tidak dibebaskan penanganan tidak dikerjakan. Kalau tidak dibebaskan Pak Menteri tidak bisa kerja. Jadi berdebat disini perkaranya tidak normalisasi atau naturalisasi, tapi tidak ada kerjanisasi," pungkas Lasarus.
 |
(fdl/fdl)
