.webp)
Wabah virus Corona cukup menghantam ekonomi Indonesia. Dari sisi industri, terdapat kesulitan produksi karena sulit mendapat bahan baku dari China.
Untuk itu Kementerian Keuangan akan mempermudah perusahaan yang melakukan impor untuk bahan baku produksinya. Mereka akan dibebaskan dari larangan dan pembatasan impor.
"Bahan baku entah itu dari sisi plastik, tekstil, alas kaki, steel atau baja, chemical, itu semuanya pengaruh dari RRT sangat besar. Itu semuanya hampir 30% bahkan industri tertentu 50% bahan bakunya dari RRT. Kalau mereka mengalami delay pengunduran, penundaan produksi karena corona. Jadi kita akan melihat langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk bisa mendukung percepatan impor bahan baku yang saat ini dalam posisi sudah menipis di berbagai industri manufaktur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden Joko Widodo telah meminta para menteri terkait untuk mempermudah impor bahan baku bagi industri. Hal itu akan dilakukan oleh Sri Mulyani.
Namun tidak semua perusahaan yang akan dipermudah melakukan impor. Sri Mulyani mengatakan hanya importir yang memiliki reputasi baik yang akan mendapatkan kemudahan tersebut. Dia memperkirakan ada 500 importir yang memiliki reputasi yang baik.
"Contohnya seperti importir yang bereputasi tinggi, reportable importir sekitar 500 itu 40% dr impor kita itu mestinya dibebaskan melakukan pengadaan bahan baku agar mereka tidak terhalang perizinan surat dan lainnya. Pokonya mereka impor sehingga produksinya tetap bisa berjalan secara baik. Mereka minta restitusinya di percepat, kita akan terus melakukan untuk perbaikan dan percepatan itu," ujarnya.
Untuk melakukan hal itu, Sri Mulyani akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Tujuannya untuk melihat peta industri manufaktur yang terkena dampak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditempat yang sama menambahkan, pemerintah akan mengevaluasi kemudahan impor yang dimaksud. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk sektor riil.
"(Komoditasnya) banyak. Jadi apakah itu untuk otomotif, elektronik, farmasi, tekstil dan lainnya. Termasuk barang modal," tuturnya.
(das/fdl)
