.webp)
Ekonom senior Faisal Basri mengkritik usaha pemerintah dalam menanggapi wabah virus corona. Menurutnya, pemerintah salah sasaran dalam memberikan insentif.
Insentif diskon pesawat misalnya, dia menyebut seberapa murah pun harga pesawat tidak akan membuat masyarakat mau berpergian. Ketakutan akan tertular virus corona sudah terlampau besar.
"Orang nggak mau bepergian orang nggak mau ke tempat keramaian hotel restoran. Sekarang tempat keramaian malah didiskon. Pusing lah itu. Yang terpenting untuk menghadapi corona virus adalah bukan dengan diskon pesawat," kata Faisal ditemui di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belum lagi, hotel dan restoran diberikan pembebasan pajak. Menurutnya, hal ini malah membuat pemerintah daerah kehilangan pendapatan dan memperburuk perekonomian.
"Kalau Pemda pendapatan utamanya dan sangat dominan dari pajak hotel dan restoran, Bandung misalnya. Hotel Bandung tinggi, triliunan itu dari pajak. Pajak malah digratiskan, nah kompensasinya itu apakah dibayar oleh pusat, ini malah melemahkan ekonomi daerah," kata Faisal.
Menurutnya, paling penting saat ini adalah kebijakan kesehatan publik. Bagaimana menyiapkan agar rumah sakit bisa siap menangani virus corona.
"Paling penting untuk menghadapi corona ini adalah strong public health policy response. Jadi respon kebijakan kesehatan publik yang kuat, jangan cuman ngomong jaga kesehatan. Kemudian bagaimana mekanisme di RS. Kalau kita lihat di luar negeri kita lihat pekerjanya aja udah pakai pakaian kayak astronot itu kan," ungkap Faisal.
"Fasilitasnya juga sudah cukup tersedia tidak," katanya.
Dia juga mengatakan pengelolaan informasi juga harus ditingkatkan. Di Singapura misalnya, informasi soal corona diberikan langsung ke masyarakat bahkan langsung ke genggaman.
"Kemudian kita dapat update nggak setiap hari. Kalau di Singapura warganya di WA setiap hari dua kali, progressnya gimana Pemerintah," kata Faisal.
Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemberian insentif sektor pariwisata tetap berjalan khususnya pembebasan pajak hotel dan restoran. Sedangkan untuk diskon tiket pesawat diberlakukan fleksibel atau menyesuaikan keadaan.
Sebelumnya, usai dua warga Indonesia positif terjangkit virus corona (covid-19), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengaku mengevaluasi kembali kembali insentif pariwisata yang mencapai Rp 10,3 triliun.
Dari anggaran Rp 10,3 triliun itu, akan disalurkan untuk tambahan manfaat kartu sembako, diskon liburan, insentif maskapai dan agen perjalanan, insentif bebas pajak hotel dan restoran, serta kompensasinya ke pemerintah daerah (Pemda), hingga tambahan subsidi bunga dan uang muka (DP) rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Khusus diskon tiket pesawat, Sri Mulyani bilang pemberian insentif tetap berjalan namun dibahas kembali dengan Kementerian Perhubungan, pihak maskapai, dan para travel agent mengenai penyalurannya.
(fdl/fdl)
