.webp)
Ekonom senior Faisal Basri menolak penyediaan APBN untuk menyehatkan Jiwasraya. Pasalnya, uang APBN dipungut dari pajak yang dibayar masyarakat.
Sementara itu kisruh di Jiwasraya disebabkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Dia menegaskan jangan sampai uang rakyat digunakan untuk menutupi hasil penggarongan yang dilakukan Benny Tjokro dan kawan-kawan.
"Kalau saya bingung kok malah dari APBN. Ini kan kelakuan para garong kok rakyat yang bayar? Prinsip dasarnya jangan lah rakyat dibebankan dalam proses penggarongan Benny Tjokro dkk," kata Faisal ditemui di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kasus ini, Faisal menilai seharusnya Indonesia punya lembaga penjamin polis. Menurutnya, sampai sekarang tidak ada niat sedikitpun dari pemerintah untuk membentuk lembaga tersebut.
"Harusnya dibikin dari sekarang dibikin lah lembaga penjamin polis. Sekarang RUU-nya aja belum ada, belum disiapkan, niat pun belum," sebut Faisal.
Faisal mengatakan, sebelumnya rencana pembuatan UU lembaga penjamin polis telah diembuskan sejak lama. Dia mengatakan harusnya lembaga penjamin polis sudah dibentuk tiga tahun sejak UU Asuransi disahkan Presiden SBY medio 2014 lalu.
"Padahal UU penjamin polis harusnya sudah ada sejak 2017, tiga tahun setelah UU asuransi diundangkan Pak SBY," ungkap Faisal.
Dia juga menyinggung peran Otoritas Jasa Keuangan, dalam kasus Jiwasraya. Menurutnya OJK harus ikut bertanggung jawab, pasalnya lembaga ini yang memberikan izin untuk produk asuransi. Tak terkecuali produk Jiwasraya yang gagal bayar.
"Makanya juga harus dievaluasi bagaimana peran OJK yang berikan izin usaha setiap produk perusahaan asuransi. OJK yang buat aturan dia yang awasi dan dia yang sanksi," tegas Faisal.
(fdl/fdl)
