Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Prabowo ikut menyoroti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.
Menurut Ganjar, masyarakat Provinsi Jateng akan sangat senang mendengar keputusan MA.
"Oiya, pasti masyarakat senang sekali dengan keputusan ini," kata Ganjar usai menghadiri Infra Outlook, di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (9/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ganjar, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan BPJS Kesehatan adalah mengatur pelayanan lebih baik. Beberapa hal terkait efisiensi pelayanan menurutnya bisa mengurangi beban BPJS Kesehatan.
"Bagaimana kemudian ini bisa dilakukan efektif. Demoralisasi yang terjadi umpama, dia sebenarnya cukup mendapat perawatan berobat jalan, yang nggak harus menginap, ya nggak usah rawat inap. Kemudian, maaf seringkali ibu melahirkan sebenarnya bisa melahirkan secara alamiah, mereka harus disesar. Ini juga mesti didorong dan diperketat," terang Ganjar.
Ia berpendapat, pelayanan yang sama layaknya rutinitas tak akan membantu lembaga tersebut mengatasi defisit keuangannya.
"Kalaulah kemudian ada yang mesti disiapkan, mana yang opsional? Mana yang tidak menjamin secara keseluruhan, ya itu saja yang dibicarakan. Agar BPJS tetap bisa survive tapi ya pengelolaannya tidak cukup hanya begini-begini saja," urainya.
(fdl/fdl)