.webp)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada BUMN yang pernah menunggak bayar subkontraktor sebuah proyek infrastruktur hingga tiga tahun lamanya. Namun, Bahlil enggan menguak identitas BUMN yang dimaksud.
Meski demikian, polah curang BUMN tersebut kini sudah diadukannya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindak tegas perusahaan tersebut.
"Dulu waktu saya jadi kontraktor, mohon maaf dengan segala hormat, ini saya sudah laporkan ke pak Erick (Menteri BUMN), ada BUMN yang menang (lelang proyek), lalu kasih subkontraktor kepada pengusaha lokal (daerah) tapi 3 tahun nggak dibayar," ungkap Bahlil dalam acara Market Sounding Proyek KPBU di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (11/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, BUMN juga kerap mengikutsertakan anak cucu usahanya untuk menggarap proyek pembangunan jalan hingga pengusaha daerah selalu tersingkirkan. Bahkan untuk pengadaan bahan baku pembangunan seperti pasir dan semen pun diborong semua anak cucu BUMN tersebut. Sedangkan, pengusaha daerah seringnya tak dilibatkan sama sekali.
"Dulu waktu saya jadi pengusaha, BUMN atau siapapun yang memenangkan konsesi untuk pembangunan jalan itu jarang sekali melibatkan pengusaha-pengusaha daerah. Kadang-kadang pasirnya pun semennya pun diambil semua oleh anak cucu perusahaan itu (BUMN), ini kita fair-fair saja," sambungnya.
Untuk itu, Bahlil mempertanyakan peran dari BUMN itu sendiri. Bukannya memberdayakan pengusaha daerah malah kerap mengambil untung sendiri.
"Jadi ini saya bilang ini BUMN mau menyelamatkan pengusaha lokal atau ada maksud lain di balik itu?" keluhnya.
Ke depan, ia berharap BUMN bisa melibatkan pengusaha daerah apalagi bila bahan baku yang dibutuhkan sudah tersedia di daerah tersebut.
"BUMN harus menjadi lokomotif pembangunan ekonomi untuk menarik adik-adik kita di daerah supaya besar sama-sama. Kalau bisa pasirnya, material lokal yang bisa diambil di situ kasi pada pengusaha di situ, supaya mereka juga bisa punya rasa manfaat kehadiran investasi di wilayah mereka," tuturnya.
Bahlil menegaskan agar polah curang dan borong proyek oleh anak cucu BUMN itu tidak terulang kembali di masa mendatang. Sehingga, pemerataan pertumbuhan ekonomi bisa segera terasa hingga ke pelosok-pelosok daerah.
"Kami sudah bersepakat dengan Menteri PUPR atas arahan bapak Presiden agar siapapun pemenang dalam melaksanakan kegiatan ini (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha/ KPBU Pembangunan Jalan) wajib menggandeng pengusaha-pengusaha lokal (daerah) yang memenuhi syarat. Jangan lagi main sendiri-sendiri! Jangan dikuasai oleh satu kelompok tertentu tapi harus ada pemerataan! Sebab pemerataan pertumbuhan itu jauh lebih penting," katanya.
Baca juga: Utang Luar Negeri BUMN Naik 16% Setahun |
(eds/eds)
