.webp)
Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan soal jumlah perusahaan pelat merah beserta anak dan cucunya. Budi mengatakan, total BUMN beserta anak dan cucunya bisa sampai 1.200-an. Untuk jumlah pastinya, ia mengatakan tidak ada yang mengetahui pasti termasuk dirinya.
"Total kita mungkin 1.000-1.200 deh. Kita juga nggak tahu angka yang benarnya berapa," kata Budi saat ditemui di The Energy Building, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2020).
Jumlah yang pasti, Budi mengatakan, saat ini dirinya membantu Menteri BUMN Erick Thohir mengawasi dan mengelola 142 BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya bantuin Pak Erick 142 (BUMN). Nggak ada yang tahu bahwa Pertamina punya anaknya saja 207, termasuk Direksi Pertamina pun kita baru tahu 207," ucapnya.
Banyaknya jumlah BUMN beserta anak dan cucunya itu membuat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kecewa. Hal itu lantaran kerap kali proyek pembangunan jalan selalu diborong oleh BUMN hingga anak dan cucu perusahaannya.
"Dulu waktu saya jadi pengusaha, BUMN atau siapapun yang memenangkan konsesi untuk pembangunan jalan itu jarang sekali melibatkan pengusaha-pengusaha daerah. Kadang-kadang pasirnya pun semennya pun diambil semua oleh anak cucu perusahaan itu (BUMN), ini kita fair-fair saja," ujar Bahlil dalam acara Market Sounding Proyek KPBU di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (11/3/2020) kemarin.
Padahal seharusnya BUMN bisa melibatkan pengusaha daerah agar pemerataan pertumbuhan ekonomi bisa segera terasa hingga ke pelosok daerah. Untuk itu, Bahlil berharap aksi borong proyek oleh anak-cucu BUMN itu tidak terulang kembali di masa mendatang.
"Kami sudah bersepakat dengan Menteri PUPR atas arahan bapak Presiden agar siapapun pemenang dalam melaksanakan kegiatan ini (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha/ KPBU Pembangunan Jalan) wajib menggandeng pengusaha-pengusaha (swasta) lokal (daerah) yang memenuhi syarat. Jangan lagi main sendiri-sendiri! Jangan (proyek) dikuasai oleh satu kelompok tertentu tapi harus ada pemerataan! Sebab pemerataan pertumbuhan itu jauh lebih penting," pungkasnya.
(ara/ara)
