.webp)
Selama dua pekan sudah pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menangguhkan sementara kedatangan jemaah umroh dari luar negaranya, termasuk Indonesia. Hal itu terhitung sejak 27 Februari 2020 lalu sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona.
Sekjen Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji (SAPUHI) Ihsan Fauzi Rahman mengatakan hal itu berdampak kepada tidak adanya pendapatan di biro travel, khususnya biro travel yang hanya melayani keberangkatan umroh.
"Kalau untuk biro travel otomatis jemaah sebagian ada yang tidak membayar pelunasan keberangkatan terdekat karena menunggu kepastian corona terlebih dahulu. Jemaah jadi nggak berangkat artinya nggak ada profit masuk selama 2 minggu ini. Kalau (biro travel) yang menjadikan umroh sebagai yang satu-satunya itu pasti akan berkurang pendapatannya," kata Ihsan kepada detikcom, Jumat (13/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika sampai Maret ini umroh masih disetop, Ihsan mengatakan bisa kehilangan keuntungan bersih sebesar Rp 100 miliar yang berasal dari 1.000 travel umroh di Indonesia.
"Travel kita selama satu bulan ini kalau tidak ada keberangkatan tidak mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100 miliar. Saya itu ada 1.000 travel kemungkinan per travel nanggung kehilangan untung Rp 100 juta kalau dibagi rata," sebutnya.
Kerugian itu baru berdasarkan perhitungan kotor yang berasal dari hitungannya rata-rata jemaah umroh dalam 1 bulan sebanyak 100.000 jemaah. Masing-masing jemaah dikatakannya biro travel bisa mengambil untung Rp 1 juta.
"Kita mengasumsikan satu jemaahnya itu Rp 1 juta rata-rata travel mengambil profit. Kan 1 bulan itu bisa 100.000 jemaah secara nasional. Lalu satu jemaah anggap dapat margin Rp 1 juta," ungkapnya.
Meski begitu, ia menyebut biro travel bukan mengalami kerugian karena rata-rata jemaah mengajukan reschedule. Hanya saja uang yang harusnya masuk bulan ini tertunda di jemaah lantaran kebijakan umroh yang harus disetop.
"Itu tertunda saja sih sebetulnya bukan kerugian jatohnya karena nggak ada uang masuk langsung karena masih tertunda. Jadi pihak ketiga semua," kata Ihsan.
(eds/eds)
