.webp)
Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menyampaikan saat ini industri penerbangan di Tanah Air tengah memasuki masa yang sangat sulit akibat virus corona. Untuk itu, keringanan pajak dan insentif lainnya diharapkan bisa segera diberikan oleh pemerintah demi menyelamatkan para maskapai yang ada dari kerugian yang lebih besar lagi.
"Yang kami harapkan adalah penundaan pembayaran PPh, penangguhan bea masuk impor suku cadang, penangguhan biaya bandara dan navigasi yang dikelola BUMN, pemberlakuan diskon biaya bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan, dan perpanjangan jangka waktu berlakunya pelatihan simulator maupun pemeriksaan kesehatan bagi awak pesawat," ujar Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja dalam keterangan resminya yang diterima detikcom, Kamis (26/3/2020).
Lebih lanjut, Denon mengungkapkan sepanjang Maret 2020 ini jumlah penumpang anjlok begitu drastis untuk seluruh maskapai. Sehingga, semua maskapai kompak mengurangi penerbangan hingga 50% bahkan lebih dari jumlah normalnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diramalkan apabila penuntasan pandemic Covid-19 semakin tidak pasti hal ini akan membuat industri penerbangan semakin terpuruk bahkan sebagian akan tidak beroperasi karena bangkrut," sambungnya.
Ia juga mengakui bahwa untuk mengurangi kerugian yang diderita, beberapa waktu belakangan ini, sejumlah maskapai penerbangan telah melakukan langkah antisipasi. Di antaranya dengan memilih opsi tutup operasi dan merumahkan karyawannya baik bagi pilot, awak kabin, teknisi dan karyawan pendukung lainnya.
Untuk itu, menurut Denon jika tidak ada respon positif yang cepat dari pemerintah maka dipastikan akan terjadi tindakan perumahan maupun PHK karyawan sebagai upaya penyelamatan.
"Dampaknya bukan hanya di industri penerbangan itu sendiri tapi juga untuk industri pendukungnya baik hilir maupun hulu seperti bengkel pesawat, ground handling, dan agen perjalanan yang terlibat. Untuk ini, INACA sangat mengharapkan respon positif dari Pemerintah yang cepat untuk menghindari gelombang perumahan dan PHK yang tidak bisa dihindari tersebut," tutupnya.
(ara/ara)
