Biaya Tangkal Corona Bisa Makin Mahal karena Istana Bolehkan Mudik!

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak melarang mudik Lebaran tahun ini. Namun, Istana meminta para pemudik itu melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ketidaktegasan pemerintah ini dikhawatirkan bakal memperparah kondisi penyebaran virus corona di Indonesia. Sehingga, ujung-ujungnya akan membuat bengkak pengeluaran pemerintah demi menyelesaikan wabah tersebut.

"Saya khawatirkan biaya yang dikeluarkan akibat ketidaktegasan ini akan lebih besar, apalagi buat biaya kurasi atau pengobatan yang sudah pasti akan membengkak terutama di pedesaan," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal kepada detikcom, Kamis (2/4/2020).

Biaya pengobatan bisa membengkak karena keterbatasan di pedesaan atau daerah itu sendiri memang sejauh ini masih terbilang minim dibanding yang ada di perkotaan. Sehingga, apabila larangan mudik tidak diterapkan secara tegas oleh pemerintah, berisiko memperluas penyebaran virus ke desa-desa dan berujung pada peningkatan tingkat kematian akibat corona.

"Karena fasilitas kesehatan dan tenaga medis kurang, alat-alat kesehatan dan sebagainya di-supply juga butuh waktu karena di supply dari kota ke desa, nah ini akan mengakibatkan fatality rate atau tingkat kematian akibat wabah ini meningkat tajam sehingga menyebabkan ongkos ekonominya jadi tinggi sekali," sambungnya.

Baca juga: Warga Kadung Mudik Duluan, Apa Cara Tepat Lawan Corona?

Pemerintah juga semakin diberatkan dengan ongkos pencegahan virus corona di daerah-daerah. Sebab, banyak warga di pedesaan yang belum begitu paham terkait pencegahan wabah itu sendiri.

"Ongkos pencegahan juga bertambah, karena di pedesaan itu lebih susah dibanding perkotaan, walaupun penduduknya lebih jarang, tapi dari sisi pendidikan untuk diarahkan itu lebih susah dibanding orang kota," tuturnya.

Tak hanya itu, ada lagi ongkos lain yang perlu disiapkan pemerintah bila tak tegas melarang mudik yakni ongkos menanggulangi ekonomi di daerah.

"Biaya untuk menanggulangi perekonomian di daerah itu lebih besar, karena lebih banyak kantong-kantong kemiskinan di sana ketimbang di perkotaan. Kalau mereka sampai terkena wabah juga ini dikhawatirkan akan semakin meningkatkan angka kemiskinan," tambahnya.

Baca juga: Pemerintah Kaji Kemungkinan Beri Pekerjaan Korban PHK karena Corona

Sehingga, secara total pemerintah harus siap-siap merugi lebih lama daripada sebelumnya. Paling tidak pemerintah harus siap-siap mengeluarkan koceknya sampai 2021 mendatang.

"Recovery ekonominya bisa jauh lebih lama bisa sampai 2021, padahal sebelumnya kita ekonom optimis ini bisa mereda di triwulan kedua 2020, tapi kalau tidak tegas seperti sekarang bisa-bisa puncaknya tidak hanya di kuartal kedua saja, tapi juga berlanjut ke kuartal tiga dan seterusnya," pungkasnya.

(dna/dna)