WFH Diperpanjang, Pengusaha Minta Anies Perhatikan Ini

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta memperpanjang anjuran untuk bekerja dari rumah alias work from home (WFH). Keputusan ini pun didukung penuh dari kalangan dunia usaha. Meski begitu, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh Pemprov dalam menjalankan program WFH ini.

Fungsionaris Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Muhamad Alipudin meminta Pemprov membentuk Gugus Tugas Ekonomi khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya, membantu mensinkronkan antara pemerintah dengan perbankan, leasing dan pihak-pihak pemberi kredit lainnya soal kebijakan 'libur' nyicil kredit.

"Kebijakan tersebut juga harus didukung oleh langkah yang konkrit dari pemerintah untuk segera merealisasikan relaksasi tersebut, agar terjadi sinkronisasi seluruh pihak perbankan maupun lembaga non bank lainnya. Ini perlu dibentuk gugus tugas ekonomi untuk Jakarta agar perekonomian di Jakarta bisa mengarah ke arah yang lebih baik," ujar Alipudin, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Masih Izinkan Sebagian Pekerja Ngantor, tapi...

Pria yang akrab disapa Ape ini mengatakan, kebijakan ini dalam penerapannya sendiri masih dalam proses, mengingat masing-masing bank memiliki kebijakan tersendiri terkait SOP internal atas dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang akan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan ke OJK.

"Bahkan terjadi di lapangan ketika nasabah mengajukan restrukturisasi ada pihak perbankan yang memberikan opsi dengan memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah," kata Ape.

Belum lagi, Ape mengatakan kebanyakan anggota HIPMI sendiri adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang rata-rata telah bekerjasama dengan pihak perbankan atau pihak pemberi kredit lainnya untuk mensupport permodalan mereka. Kebijakan libur nyicil kredit ini harus segera bisa dilakukan.

"Membayar kewajiban sangat berat dirasakan karena jual beli yang menurun, kebutuhan hidup yang menjadi tinggi yang disebabkan oleh naiknya harga-harga sembako dan kelangkaan bahan pokok yang dipasok dari luar daerah karena terjadinya pembatasan keluar masuknya wilayah," jelas Ape.

Baca juga: Bos BI Ungkap Gawatnya Pasar Keuangan Global Akibat Corona

Ape juga mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menghentikan sementara kegiatan perkantoran, pendidikan, dan wisata publik dalam pencegahan penyebaran corona.

Menurutnya, langkah Anies memberikan layanan jemput pasien melalui call centre 112 dan 119 juga merupakan langkah yang sangat bagus. Langkah tersebut menjadi kebijakan untuk membatasi diri dari konsentrasi massa dalam jumlah banyak.

(dna/dna)