DPR dan Wishnutama Rapat Virtual 3 Jam Lebih, Ini Hasilnya

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja (raker) virtual dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio membahas kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pandemi virus corona (COVID-19).

Rapat yang dimulai pukul 14.15 WIB itu akhirnya usai pada pukul 17.38 WIB, atau berlangsung lebih dari 3 jam. Rapat yang dipimpin oleh Anggota Komisi X dari Fraksi PKS Abdul Hakim Bafagih itu menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemenparekraf/Baparekraf RI yang telah menyusun kebijakan dari melakukan langkah-langkah strategis bidang Parekraf dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

2. Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman dan meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan data lebih rinci (sumber, sasaran dan target) terhadap realokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2020 sebesar Rp 50 miliar pada tahap tanggap darurat yang rencana digunakan untuk:
a. Membentuk pusat krisis center dalam bentuk pembuatan materi tayangan dan program sosialisasi, serta himbauan kepada para pemangku kepentingan Parekraf (Dinas Parekraf, asosiasi dan industri).
b. Menunda semua kegiatan promosi dan pelaksanaan kegiatan serta penyelenggaraan MICE, event/seminar konferensi di dalam negeri dan luar negeri.
c. Dukungan kepada industri/pelaku Parekraf melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan soal pembebasan pembayaran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan, utilitas penggunaan biaya listrik, air, sewa (untuk hotel, usaha atraksi, pelaku Ekraf), keringanan retribusi pajak oleh Pemda melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan OJK.
d. Dukungan Kemenparekraf /Baparekraf RI terhadap program dukungan kesehatan, program edukasi dan ajakan aksi masyarakat, serta program dukungan ketahanan ekonomi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

3. Komisi X DPR RI mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh UKM/Industri/Usaha sektor Parekraf sebagai langkah antisipasi industri Parekraf di tengah pandemi COVID-19 dalam bentuk:
a. Diskon tarif PPh Badan (PPh 25) dari 28% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, sedangkan menjadi 20% untuk tahun 2022.
b. PPh 21 karyawan dengan penghasilan kurang dari Rp 200 juta.
c. Relaksasi kewajiban Perbankan/Industri Keuangan Non Bank.
d. Kartu Pra Kerja (masih dalam proses pendataan, rencana diluncurkan 6 April 2020).
e. Pengurangan beban tarif listrik untuk pelanggan tarif listrik 450VA (diskon 100%) dan 950VA (diskon 50%).
f. Stimulus KUR (Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga selama 6 bulan).

4. DPR meminta kepada Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk:

a. Membentuk mekanisme manajemen krisis antara lain dengan memperkuat pendataan, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan perencanaan penyusunan program dan kegiatan.
b. Memperkuat inovasi, kreasi dan skema program-program ekonomi kreatif sebagai salah satu solusi saat krisis dan pasca krisis pandemi COVID-19, antara lain dengan pengembangan keterampilan (skill) dan kecakapan SDM Pelaku Parekraf.
c. Menyusun setiap tahapan mitigasi krisis Pariwisata/Ekraf dilengkapi dengan data komprehensif dan akurat beserta rencana cadangannya.
d. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait seperti Kementerian Perdagangan agar tetap membuka pasar-pasar bagi UMKM dan jasa ekspedisi dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan COVID-19.
e. Realokasi anggaran harus memiliki dampak nyata terhadap UMKM, khususnya bagi pelaku Parekraf seperti dalam bentuk bantuan dana dan peralatan.
f. Berkoordinasi dengan Kemenpora untuk segera memutuskan mengenai waktu pelaksanaan MotoGP di sirkuit Mandalika.
g. Menyusun program dan kegiatan terkait penyelamatan bagi pelaku industri Parekraf termasuk pada seniman dan budayawan dalam semua tahapan mitigasi.
h. Berkoordinasi dengan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud untuk menyelenggarakan festival film di rumah untuk merangsang para seniman dan budayawan tetap berkreasi.
i. Memberikan sosialisasi peralatan kesehatan yang sesuaidengan standar WHO bagi sektor industri ekonomi kreatif yang membuat produk kesehatan.
j. Mengoptimalkan desa wisata sebagai salah satu sasaran dan rencana realokasi anggaran.
k. Melakukan kerja sama TVRI dan RRI untuk melakukan edukasi dan sosialisasi dalam bidang Parekraf.
l. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menggalakkan kebersihan dan tingkat higienis sarana prasarana destinasi pariwisata.