Bantuan Sembako Rp 200.000/Bulan Dinilai Masih Kurang

Bantuan Sembako Rp 200.000/Bulan Dinilai Masih Kurang

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 08 Apr 2020 19:15 WIB
Ilustrasi THR
Ilustrasi/Foto: Muhammad Ridho
Jakarta -

Pemerintah telah menyiapkan bantuan sembako untuk masyarakat miskin di tengah wabah Corona. Hanya saja, ternyata bantuan ini dinilai masih kurang besar dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil, baik yang miskin dan rentan miskin.

Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid menilai bantuan yang saat ini diberikan pemerintah terlampau masih terlalu sedikit. Pemerintah sendiri hanya memberikan bantuan untuk masyarakat kecil sebesar Rp 600 ribu per keluarga selama 3 bulan, alias Rp 200 ribu per bulan.

Ahmad menjabarkan selama ini masyarakat miskin di Indonesia 52% pengeluarannya digunakan untuk membeli makanan, sementara untuk masyarakat rentan miskin 62%.

"Bantuan sembako nasional hanya Rp 200 ribu per bulan, ini masih kurang. Untuk masyarakat golongan miskin ini hanya mencakup 15% dari pengeluaran makanan, lalu untuk yang rentan miskin hanya sekitar 11% saja," kata Ahmad dalam video conference bersama wartawan, Rabu (8/4/2020).


Harusnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat kecil dapat memenuhi 30% pengeluaran makanannya. Oleh karena itu pemerintah diminta menaikkan jumlah bantuannya.

"Besaran bantuan paling tidak bisa memenuhi 30% pengeluaran mereka. Negara lain saja bantuan mencapai 20%," kata Ahmad.

Bukan cuma itu, bantuan untuk masyarakat kecil pun cakupannya dinilai kurang luas. Sejauh ini pemerintah sendiri telah mengalokasikan Rp 43,6 triliun untuk 20 juta rumah tangga.



Sementara itu, Ahmad menilai banyak masyarakat kecil yang butuh dan belum terdaftar dalam program bantuan ini. Dari asumsi hitungannya, dia memaparkan setidaknya untuk masyarakat golongan miskin dan rentan miskin di Indonesia masih ada sekitar 4,8 juta rumah tangga yang harusnya diikutsertakan.

"Saya kira memang perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan, cakupan target perlu ditambah. Asumsinya kita masih 4.8 juta rumah tangga tambahan belum dapat, tapi bisa saja bertambah," jelas Ahmad.

Terlebih lagi dengan kondisi pandemi seperti ini, di mana pendapat masyarakat kecil makin berkurang. Mencari kerja pun susah di tengah pembatasan sosial yang banyak dilakukan, belum lagi yang sudah bekerja juga rawan terkena PHK.


Ahmad menegaskan pemerintah harus segera memperhatikan dan menangani masalah ini. Kalau tidak, masyarakat kecil akan terancam dilanda wabah kelaparan.

Ini harus diperhatikan, kalau mereka dalam waktu 1-3 bulan nggak ada perkembangan. Mereka bisa saja dilanda kelaparan. Karena nggak bisa akses makanan, meski jumlah pasokannya ada," tegas Ahmad.


Hide Ads