.webp)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) memastikan mayoritas kepala desa yang tersebar di 31 provinsi Indonesia mutlak menolak kegiatan mudik Lebaran tahun 2020. Hal itu tercatat dalam survei yang dilakukan oleh Kemendesa PDTT terdahadap 3.931 kepala desa di 53.808 desa yang mayoritas penduduknya Muslim.
Survei dilakukan pada 10-12 April 2020. Dari total kepala desa yang disurvei sebesar 1,32% margin error. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta Kemendesa mengatakan hasil survei menunjukkan sebanyak 89,75% kepala desa menolak kegiatan mudik, sedangkan sisanya setuju dengan kegiatan tersebut.
"89,75% hampir mutlak kepala desa nggak setuju warganya mudik," kata Ivanovich saat konferensi pers secara virtual, Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Hasil survei tersebut, kata Ivanovich juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat perantau dalam memutuskan tradisi mudik Lebaran yang sudah berjalan setiap tahunnya.
"Aspirasi kepala desa untuk didengar oleh warga desa yang sedang dirantau, yang dibutuhkan desa adalah tidak mudik ke desa pada Lebaran 2020," jelasnya.
Masih dari hasil survei tersebut, para kepala desa menjadikan faktor kesehatan sebagai argumen utama menolak kegiatan mudik Lebaran tahun 2020. Dengan tidak mudik, maka rantai penyebaran virus Corona (COVID-19) bisa dihentikan.
Aspek selanjutnya yang menjadi alasan menolak kegiatan mudik adalah sosial, ekonomi, dan keamanan.
"Sebagian besar kepala desa meminta peratau nggak mudik. Aspek kesehatan harus menjadi argumen utama terutama mensosialisasikan bahwa tahun ini sebaiknya nggak mudik," ungkapnya.
(hek/hns)
