Pemda Minta KRL Disetop, Luhut: Tak Semudah Membalikkan Tangan

Jakarta - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal permintaan beberapa kepala daerah untuk menyetop operasional kereta comuter line selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Luhut yang juga merupakan Menhub Ad Interim, mengatakan bahwa melakukan penutupan operasional kereta rel listrik comuter line tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Kalau soal mau menutup KRL kita lihat kan tak semudah membalikkan tangan semua," kata Luhut, dalam video conference bersama wartawan, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Pemkot Bogor Ingin KRL Setop 14 Hari Selama PSBB, Ini Alasannya

Bahkan dalam diskusinya dengan Gubernur DKI Jakarta, dia memaparkan bahwa masih banyak orang yang berkepentingan untuk ke Jakarta. Salah satunya dengan naik comuter line.

"Kalau tadi pak Gubernur DKI pak Anies bicara sama saya, jadi kami koordinasikan baik-baik saja. Mengenai KRL ini saya bilang Pak Anies, tolong juga dilihat masih banyak orang yang ke Jakarta. Karena kalau orang nggak bisa traveling padahal yang penting, kan ndak bagus juga," kata Luhut.

Baca juga: Begini Skema Layanan Grab Antar Belanja Pangan ke Rumah saat PSBB

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ingin KRL berhenti beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlangsung. Permintaan penghentian operasi kereta api ini juga disepakati 4 kepala daerah lain, yakni Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

"Ya lima-limanya, 5 kepala daerah (Bodebek), meminta ke PT KAI dan PT KCI untuk penghentian sementara kereta api, KRL, selama masa PSBB. Itu permintaannya," jelas Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim ketika dihubungi detikcom.

(dna/dna)