Jokowi Dinilai 'Manjakan' Ojol, Wishnutama Respons Luhut

Kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan kepada driver ojek online (ojol) mendapat protes keras dari serikat buruh. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak adil membuat kebijakan dan dianggap ada unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Aneh aneh nih pembuat kebijakan ekonomi pemerintah dalam membantu pelaku usaha kecil yang terkena dampak COVID-19. Kok malah yang dibantu tranportasi ojol saja sih," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam keterangannya yang dikutip detikcom, Kamis (16/4/2020).

Pria yang biasa disapa Poyu ini menilai pemerintah terlalu 'manjakan' ojol karena pendiri ojol duduk sebagai menteri dan salah satu komisarisnya adalah kakak dari Menteri BUMN. Ia berharap pemerintah bisa adil sehingga semua sektor mendapat perhatian.

Seperti diketahui, pemerintah lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru saja mengeluarkan kebijakan bahwa ojol satu-satunya transportasi yang mendapatkan promo cashback sebesar 50% untuk pembelian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Baca selengkapnya di sini: Keras! Buruh Protes Jokowi yang 'Manjakan' Ojol

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan ingin mendatangkan turis dari China, Korsel, dan Jepang untuk menyelamatkan sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama pun menanggapi hal itu.

Wishnutama mencoba meluruskan maksud dari pernyataan Luhut. Menurutnya maksud Luhut adalah setelah pandemi COVID-19 berakhir.

"Kebetulan saya belum sempat bicara dengan Pak Luhut. Tapi menurut saya, maksudnya mungkin setelah pandemi ini berakhir," ujarnya dalam konferensi virtual, Kamis (16/4/2020).

Baca selengkapnya di sini: Luhut Mau Undang Turis China, Jepang dan Korsel, Ini kata Wishnutama

PT Bio Farma (Persero) berencana melakukan riset dan pengembangan (research and development/R&D) terkait vaksin virus Corona (COVID-19).

Pembuatan vaksin ini dilakukan bekerja sama dengan lembaga kesehatan yang didirikan oleh Bill Gates, yakni Koalisi Inovasi Kesiap siagaan Epidemi (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations/CEPI).

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan lembaga itu sedang dalam tahap pengembangan vaksin di internalnya. Nantinya, Bio Farma akan melanjutkan pengembangan tersebut di laboratorium miliknya.

"Masih proses dengan lembaga dari dalam dan luar negeri. Kita sudah mengajukan opsi untuk proses scale up (tahap pengujian untuk produksi) untuk vaksin yang lagi dikembangkan. Yang lagi jalan komunikasinya dengan CEPI," kata Honesti dikutip detikcom dari CNBC Indonesia, Kamis (16/4/2020).

Baca selengkapnya di sini: Bareng Bill Gates, Bio Farma Mau Buat Vaksin Corona

Kentucky Fried Chicken (KFC) Indonesia mulai merumahkan karyawannya imbas virus Corona (COVID-19). Setidaknya sampai saat ini sudah ada 450 karyawan KFC yang dirumahkan.

Direktur PT Fast Food Indonesia, Justinus Dalimin Juwono mengatakan keputusan merumahkan karyawan didasari karena situasi sedang sulit. Banyak gerai KFC tidak boleh beroperasi selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Karyawan dirumahkan karena gerai-gerai tersebut saat ini ditutup dan tidak boleh beroperasi. Seperti di mal atau plaza dan gerai lainnya karena peraturan daerah yang menetapkan akibat COVID-19 yang sedang terjadi di negara kita," kata Justinus kepada detikcom, Kamis (16/4/2020).

Baca selengkapnya di sini: Lagi-lagi karena Corona, 450 Karyawan KFC Dirumahkan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan merelaksasi penundaan pembayaran cukai dalam rangka menjaga keberlangsungan industri di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Artinya, pemerintah tak akan menarik cukai dalam jangka waktu tertentu sebagai relaksasi bagi para pelaku usaha akibat tersendatnya logistik barang kena cukai (BKC) di pasar.

Libur di sini maksudnya para pengusaha pabrik atau importir mendapat penangguhan pembayaran selama waktu yang ditetapkan dalam hal ini selama 90 hati. Jika sudah melewati batas itu, maka pihak pemohon kembali membayarkan kewajibannya kembali. Relaksasi ini juga hanya berlaku untuk pengusaha pabrik rokok.

Berdasarkan keterangan resmi DJBC yang dikutip, Jakarta, Kamis (16/4/2020), Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.04/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai

Baca selengkapnya di sini: Sri Mulyani 'Libur' Tarik Cukai 3 Bulan