Jakarta -
Peluncuran program Kartu Pra Kerja di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) mendapat kritik dari beberapa kalangan. Program yang didesain kombinasi antara pelatihan dengan bantuan atau insentif ini dinilai belum tepat dalam menyelamatkan hajat hidup orang yang penghasilannya terdampak.
Di tengah pandemi Corona seperti sekarang, pemerintah memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai pesertanya. Namun beberapa kalangan menilai korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dibanding pelatihan.
Menjawab kritikan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan banyak program bantuan sembako untuk masyarakat pun sudah disiapkan pemerintah. Sedangkan program Kartu Pra Kerja bisa dimanfaatkan masyarakat meningkatkan keterampilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah sudah punya program, jadi kalau yang butuh sembako ikut program sembako saja nggak usah ikut mendaftar (program Kartu Pra Kerja), tapi cari sembako," kata Airlangga dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (17/4/2020).
Airlangga mengatakan program Kartu Pra Kerja akan menyasar para masyarakat yang saat ini tidak terdaftar pada seluruh program bantuan sosial, mulai dari pekerja informal hingga pekerja korban PHK.
"Mereka yang bekerja di sektor informal, mereka yang di luar data BPJS Ketenagakerjaan nah ini ditangkap dengan cara apa? Nah mau tidak mau pemerintah membuka yang open akses itu (Kartu Pra Kerja). Jadi siapapun bisa daftar tapi dengan kriteria," jelasnya.
Adapun kriteria calon peserta yang ditentukan pemerintah adalah warga negara Indonesia (WNI) harus berumur 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal hingga pekerja yang baru saja terkena PHK.
Menurut Airlangga, pemerintah pun akan memverifikasi ketat para calon peserta Kartu Pra Kerja meskipun kriterianya sudah sesuai dengan ketentuan. Verifikasi data calon peserta program, dilakukan melalui pengecekan dengan database kependudukan (Dukcapil) di Kemendagri, Data Pokok Kependidikan (Dapodik) di Kemendikbud dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.
"Nanti kita cross check apakah KTP sama dengan foto yang di sini, kalau tidak kan dia akan lepas. Kemudian kita cek lagi dengan Kementerian Sosial, DTKS apakah ini termasuk 20 juta yang menerima sembako tadi, kalau tidak dia lolos lagi," jelasnya.
Airlangga menyebut pendaftaran program Kartu Pra Kerja juga dibuka secara merata, terbukti yang sudah registrasi sebanyak 5.965.048 orang hingga tanggal 16 April atau penutupan gelombang pertama. Dari yang berhasil registrasi, sebanyak 4.428.669 sudah melakukan verifikasi melalui email. Kemudian yang sudah dilakukan verifikasi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) sebanyak 3.294.190 orang. Dari angka itu, kemudian diproses verifikasi lagi dan yang lolos sebanyak 2.078.026 orang.
Namun, yang masuk dalam pelatihan gelombang pertama hanya sebanyak 200.000 orang. Perlu diketahui, pemberian pelatihan program Kartu Pra Kerja ini diberikan per gelombang setiap minggunya sampai akhir tahun.
Dari data registrasi, Mantan Menteri Perindustrian mengungkapkan para peserta berasal dari Aceh hingga Papua. Hanya saja, peserta yang paling banyak masih berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
"Kan tadi saya bilang ini yang terbesar empat di Jawa, tapi yang berikutnya muncul di Sumatera Utara, kemudian Makassar tidak kalah besar, demikian juga di tempat lain," katanya.
"Jadi itu mencerminkan demografi, tapi mulai dari Aceh sampai Papua mereka ada yang mengakses, artinya literasi terhadap digital juga tinggi, ekspektasi tinggi literasi digital tinggi," tambahnya.
Simak Video "Video Airlangga soal AS Soroti QRIS: RI Terbuka untuk Mastercard atau Visa"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
