Airlangga Jawab Kritik Kartu Pra Kerja hingga Keterlibatan Ruangguru

Berikut wawancara lengkap Airlangga Hartarto:

Kemarin pendaftaran terakhir, sudah berapa banyak yang daftar?

Jadi Kartu Pra Kerja per tadi jam 4 sore sudah masuk 5.965.048 user, dan dari situ 4.428.669 terverifikasi dari segi emailnya. Kemudian verifikasi tersebut diverifikasi lagi dari dengan NIK-nya, yang sudah terverifikasi NIK-nya sudah 52% yaitu 3.294.190, nah sesudah itu ada ada pengecekan motivasi di dalam program, nah yang yang telah lolos 2.078.026.

Ada verifikasi motivasi?

Verifikasi motivasi ada, itu tujuannya tentu kita ingin bahwa mereka betul-betul mereka masih punya motivasi. Karena kemarin kami bertemu dengan salah satu yang terkena PHK karena dia punya motivasi malah membantu istrinya membuat kue, kemudian membuka akses dari pekerjaan sebelumnya untuk memperluas pasar. Jadi motivasi itu perlu dalam situasi seperti sekarang. Kedua, ini adalah program pemerintah yang end-to-end secara digital atau ini cikal bakal e-government, dan juga terkait dengan itu kriterianya adalah kalau dengan e-government atau e-digital service itu kan open akses dan equal opportunity. Jadi siapapun bisa memperoleh fasilitas ini asal aktif, jadi kalau pasif ya nggak bisa.

Jadi nggak bisa titip lewat orang dalam?

Nggak bisa titip, dan kedua tidak bisa cari joki. Karena kami melihat salah satu untuk menghindari joki dengan ada kaitan motivasi. Kemudian dalam hal sesudah itu, yang sudah lolos itu kami naikkan sekarang. Semula rencananya per minggu itu per gelombang 164 ribu peserta, per hari hari ini dengan adanya antusiasme masyarakat yang luar biasa maka kami naikkan menjadi 200 ribu untuk batch pertama. Dan mereka yang sudah lolos batch pertama ini nanti mereka akan mendapatkan notifikasi, notifikasi akan dimulai dari Sabtu sampai hari Senin. Bagi 1,8 juta yang belum mendapatkan gelombang pertama, dia akan mendapatkan kesempatan gelombang berikutnya.

Itu kapan?

Dan gelombang berikut kan kita putuskan lagi sesudah hari Kamis lagi, karena kan batch pertama yang sudah lolos 2 juta ditambah yang akan mendaftar dari hari ini sampai Kamis, nanti dari situ diambil lagi 200 ribu, dan yang sudah mendaftar 2 juta ini tidak perlu mengisi dari awal prosesnya tinggal dia mendapatkan notifikasi, kita tawarkan apakah akan ikut di gelombang berikutnya, kalau mau ikut gelombang berikutnya dia tinggal klik saja.

Program pelatihannya itu bebas memilih, dan itu ada berapa pilihan?

Jadi programnya itu kita mengkurasi lebih dari 1.000 pelatihan, kemudian nanti dari situ ada 198 mendekati 1.900 dan ada 198 lembaga pendidikan, sehingga opsinya banyak sekali dan itu meliputi semua sektor, apakah pariwisata, jasa, apakah itu terkait dengan digital, tentu sebagian besar ada yang levelnya kira-kira yang standar ada sekitar 800, yang advance itu ada 400, sisanya di tengah.

Nah, apa yang diberikan oleh Kartu Pra Kerja itu adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan itu nanti pemerintah akan mendorong seluruh paketnya kepada virtual account yang mereka miliki. Dengan virtual account itu mereka mulai belanja pendidikan, misalnya pelatihan digital itu bisa dilakukan ada yang 7 jam bisa selesai, bisa dicicil beberapa hari mereka kerja.

Kalau ambil yang sederhana kemudian nanti akan mendapatkan semacam kuesioner lagi, mereka isi kuesioner saya sudah ikut pelatihan dan dari situ nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Dengan berdasarkan mengisi kuisioner dan e-sertifikat maka dia menjadi sah untuk mendapatkan bantuan yang Rp 600.000. Jadi bantuan yang Rp 600.000 itu paling cepat itu sudah bisa diterima mungkin pada hari Senin malam atau Selasa kalau sudah menyelesaikan seluruh programnya itu.

Ini kan belum berjalan, tapi kritik sudah ramai terutama di medsos, karena dikaitkan peserta yang menjadi target, sebelumnya orang yang baru sekarang yang terkena PHK di tengah pandemi Corona butuhnya sembako, tapi kok yang diberikan pemerintah pelatihan online, jadi salah obat?

Pemerintah sudah punya program, jadi kalau yang butuh sembako ikut program sembako saja nggak usah ikut mendaftar tapi cari sembako, pemerintah kan punya program PKH, punya program BPNT, BPNT pun ditambah plus pemerintah mendorong bantuan sembako, ada bantuan sembako yang dilakukan pemerintah, ada bantuan sembako yang dilakukan oleh kepolisian, ada sembako yang dibagikan oleh pemprov, jadi untuk sembako itu sudah banyak, tinggal yang belum ketangkap dalam data DTKS di luar yang 20 juta, di luar yang listrik 450 VA gratis, di luar 900 VA bayar 50%, mereka yang bekerja di sektor informal, mereka yang di luar data BPJS Ketenagakerjaan nah ini ditangkap dengan cara apa, nah mau tidak mau pemerintah membuka yang open akses itu jadi siapapun bisa daftar tapi dengan kriteria, ada pertanyaan apakah anda terkena PHK.

Nah kalau dijawab iya maka prosesnya akan lebih prioritas, sesudah itu akan di cross check dengan data wait list yang kita miliki, data wait list itu satu dia tidak sedang sekolah, usianya sudah di atas 18 tahun, data ini ada di Kemendikbud, nah dari situ masih di-cross check lagi NIK apakah KTP fotonya ada makanya diminta uploadnya 2, KTP di upload, foto dirinya diminta upload, nanti kita cross check apakah KTP sama dengan foto yang di sini kalau tidak kan dia akan lepas.

Kemudian kita cek lagi dengan Kementerian Sosial, DTKS apakah ini termasuk 20 juta yang menerima sembako tadi, kalau tidak dia lolos lagi, dan memang dari data yang ada yang menarik bahwa usianya itu yang terbanyak adalah 18-25 dan 25-35, itu 80% dan laki-laki 54% dan perempuannya 46%, dan data yang masuk ini yang menarik pertama paling tinggi Jawa Barat, kemudian sesudah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, baru DKI, jadi itu mencerminkan demografi, tapi mulai dari Aceh sampai Papua mereka ada yang mengakses, artinya literasi terhadap digital juga tinggi, ekspektasi tinggi literasi digital tinggi tentu kepada kaum milenial ini yang kami akan dorong adalah long life education.

Kalau data seperti itu akan muncul lagi sinisme ternyata program ini hanya prioritas untuk Jawa?

Tidak, kan tadi saya bilang ini yang terbesar empat di Jawa, tapi yang berikutnya muncul di Sumatera Utara, kemudian Makassar tidak kalah besar, demikian juga di tempat lain, dan dalam situasi work from home (WFH) ini tidak ada yang 'antre' di kantor pemerintahan, semua bisa akses dari rumah dan setiap saat bisa diakses.

Program Kartu Pra Kerja didesain tatap muka?

Jadi kita punya program dua, satu yang online kedua offline. Tetapi yang offline kita akan review bulan Juni, kalau Juni offline bisa jalan kita akan dorong, ini yang sedang disiapkan. Kedua, Kartu Pra Kerja ini bukan program untuk hari ini saja, tapi ini program terus sampai 5 tahun ke depan. Sehingga tentu setiap masyarakat punya kesempatan untuk ikut di batch berikutnya.

Karena sudah muncul kritik kalau via online, anggarannya beda. Selisih anggarannya bagaimana?

Jadi dana itu patokan untuk pendidikan itu Rp 1 juta. Kalau kita dulu merencanakan yang offline paketnya berbeda, karena pendidikan offline di mana-mana lebih mahal, kalau offline dulu targetnya 3-10 juta, karena ini digeser ke online maka paketnya kita turunkan menjadi Rp 1 juta tetapi bagi kita yang penting sekarang jumlah masyarakat yang bisa ikut projek ini diperbesar sehingga dengan benefit sekarang totalnya Rp 3.550.000 maka ditargetkan yang mendapatkan ini 5,6 juta. Tetapi dari pendaftaran dan sistem yang ada dalam waktu kurang dari satu minggu itu sudah 5,7 juta yang mencoba masuk.

Terkait keterlibatan Ruangguru muncul cibiran ini nepotisme baru ini, sebetulnya penentuan pelibatannya seperti apa?

Jadi pelibatanya kita mesti lihat ini kan program pertama dan itu kita melibatkan hampir semua fintech di awal, yang ikut di mitra awal, dan kita ketahui dalam sistem pendidikan salah satu Ruangguru yang paling banyak sekolahnya, tetapi yang dikurasi ada 198 lembaga dan itu menjadi mitra dari program Kartu Pra Kerja dan dengan 8 Platform, dan dengan BNI sebagai untuk perbankan karena itu BUMN. Dengan itu maka yang memilih itu individual, jadi peserta Pra Kerja dia memilih pelatihannya apa, dia memilih pelatihan melalui platformnya siapa di situ ada semua, kemudian dia pun memilih mau bayarnya pakai virtual accountnya yang mana. Jadi seluruhnya diserahkan kepada pemegang Kartu Pra Kerja, pemerintah tidak mencampuri di situ.

Untuk pembayaran yang Rp 600.000, kenapa OVO, kenapa LinkAja, kenapa tidak diserahkan ke bank pemerintah semua?

Kan kita serahkan kepada BNI, kan ada LinkAja, kan ini namanya end-to-end program dan kita melibatkan semua sektor, kalau payment hampir semua ikut.

Artinya BRI, Mandiri terlibat di situ?

Kita menggunakan BNI, karena kita menggunakan call center dan segala sistemnya.

Anggaran bansos macam-macam, tapi dibandingkan anggaran bantuan kepada pengusaha masih kalah, benar tidak penilaian semacam itu?

Jadi program pemerintah yang untuk ke masyarakat pertama yang Rp 70 triliun untuk kesehatan itu murni ke masyarakat, kemudian itu untuk kesehatan yang menjadi penyebab daripada krisis ini. Kedua jaring pengaman sosial, ini tidak hanya lewat Kemensos, tetapi berbagai kementerian itu ada Rp 110 triliun, kemudian jaring pengaman ekonomi yang utama mempertahankan lapangan kerja, tanpa jaring pengaman ekonomi seperti sektor pariwisata di seluruh dunia tidak hanya Indonesia merumahkan 90% dari pekerjanya, bahkan Amerika sendiri dari penurunan harga minyak yang drastis itu banyak yang PHK misalnya ada 20 perusahaan fail bankruptcy karena kebutuhan minyak dunia itu drop 25 juta barel per day, bahkan Presiden Trump pun masuk ke sana karena konstituen dia di Texas dia butuhkan untuk pemilu nanti makanya dia intervensi dan produksi minyak Amerika kan besar 13 juta, itu dia porong ke 2 juta.

Jadi situasinya seluruh dunia bukan hanya kita. Nah Kanada, Calgary itu kota minyak nah itu juga banyak layoff, dengan demikian mempertahankan pekerjaan itu adalah yang penting untuk dilakukan. Jadi lawannya bukan hanya kesehatan, ini akan lebih banyak lagi korban PHK lebih banyak dibandingkan yang lain itu seluruh dunia. Nah dengan demikian pemerintah mendorong jaring pengaman ekonomi.

Karena kalau ekonominya tidak dijadikan jaring pengaman ini akan kena ke sektor berikutnya, sektor keuangan. Makanya pemerintah membuat jaring pengaman sektor keuangan dengan Perppu dan Perpres, dengan demikian seluruhnya adalah berbasiskan UUD Pasal 45 hukum tertinggi adalah hukum kemanusiaan, jadi hukum ini yang dipertahankan sehingga seluruh program untuk mempertahankan itu, dan Indonesia mendapat apresiasi dari lembaga internasional seperti IMF, kita merencanakan pembangunan, pertumbuhan 2,3%, kita mengambil jalan yang berbeda dengan yang lain dan tidak ada negara yang punya resep mengenai ini, 210 negara lebih resepnya masing-masing.

Cost dari kebijakan yang diambil India misalnya US$ 100 billion dia turun, cost daripada seluruh dunia oil itu amblas, oil itu amblas karena dua hal satu demand-nya turun demand dunia itu 25-29 juta, sedangkan yang dipotong oleh OPEC hanya 10 juta makanya Trump masih Tweet ini masih 20 juta. Bagi Indonesia kita punya kepentingan kelapa sawit nah ini yang kita dorong, karena minyaknya Amerika sama dengan kelapa sawit bagi Indonesia. Kenapa kita mesti dorong yang kelapa sawit Indonesia karena ini 17 juta penduduk juga bergantung dari sana, terutama d Sumatera dan di Kalimantan.

Di tengah pandemi masih bisa masuk, kan Uni Eropa tempo hari sempat mem-banned?

Kita mendorong dalam negeri, jadi program biofuel B30 tetap jalan, dan kita juga berkomunikasi dengan CPOPC dan kita memperkuat posisi Indonesia, Malaysia, bahkan kita mengundang Ghana menjadi bagian dari CPOPC

Prediksi ekonomi kita?

Jadi IMF memprediksi hanya 3 negara yang pertumbuhannya di atas 0%, China, India, dan Indonesia, dan yang lain negatif. Artinya tahun ini resesi sudah, kita tidak bicara tidak resesi, tetapi IMF pun optimis bahwa tahun depan situasi akan membaik, oleh karena itu IMF dalam rilis kemarin malam mendorong mem-publish bahwa Indonesia pertumbuhannya di atas 8%.

Jadi yang tinggi itu adalah Indonesia, China, dan India. China pun diprediksi 9%, bah kita kalau China naik 9% kita 8% yang mereka prediksi, walaupun pemerinta lebih konservatif kita mendorongnya sekitar 5%, mereka yang mengatakan bahwa kuncinya adalah transformasi dan mereka melihat Pak Jokowi ini mau transformasi pendidikan, kesehatan, struktural ekonomi, sehingga kalau transformasi struktural ekonomi termasuk UU Cipta Kerja dan transformasi dari omnibus perpajakan ini dianggap Indonesia dianggap untuk recovery dan inilah yang didorong oleh pemerintah untuk kesana, dan kita lihat investasi dari nikel itu tidak berhenti mereka terus berjalan.

Kemudian kebijakan dari pemerintah Jepang mereka sudah melihat bahwa mereka harus mencari negara lain sebagai alternatif value chain-nya, bagi Indonesia kita memperkuat value chain, kemarin kita dikritik value chain kita terkait dengan China tetapi itu menjadi resep bagi Indonesia yang di bulan Maret saja ekspor-impornya masih positif di sektor nonmigas. Jadi mudah-mudahan cara yang dilakukan Indonesia bisa menahan turunnya pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sudah memberikan macam-macam bansos dan termasuk diskon listrik. Tapi ada yang mempertanyakan kenapa bayar BPJS Kesehatan ditangguhkan?

Kalau BPJS yang kelompok 3 dapat yang lebih murah. Tetapi semua kan harus diproteksi. proteksi inikan salah satunya BPJS, BPJS kan program subsidi. Kelas lain juga subsidi karena itu skema asuransi dan pemerintah memberikan itu dalam amplop yang Rp 70 triliun itu.