.webp)
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan agar Pemerintah meniadakan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Hal ini disampaikannya lewat akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti.
Dalam cuitannya, Susi mengomentari berita detikcom mengenai keluhan Menteri BUMN Erick Thohir soal mafia impor alat kesehatan. Susi menilai tanpa Kementerian Perdagangan dan Perindustrian pemberantasan mafia impor akan lebih mudah.
Urusan impor, menurutnya lebih baik dibentuk sebuah Direktorat tersendiri di Kementerian Luar Negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah/Pak Erick Thohir bisa lebih mudah memberantas mafia impor, kalau Departemen Perdagangan ditiadakan saja. Juga Perindustrian. Jadikan kedirektoratan di deplu. Semua akan lebih mudah dan murah. Mohon maaf kalau tidak berkenan," cuit Susi dikutip detikcom, Selasa (21/4/2020).
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin menekan produk impor alat kesehatan. Salah satunya lewat beberapa BUMN yang bakal membuat ventilator atau alat bantu pernapasan yang sangat dibutuhkan saat virus Corona merebak saat ini.
"Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak, janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktek-praktek yang kotor, sehingga tadi, alat kesehatan musti impor, bahan baku musti impor," kata Erick melalui live streaming di akun Instagram miliknya, Kamis (16/4/2020).
Erick menjelaskan, saat ini Indonesia masih 90% impor alat kesehatan dari luar negeri. Hal itu menjadi peluang bagi mafia-mafia alat kesehatan yang memanfaatkan momen tersebut.
"Kalau kita tidak gotong-royong, tidak bangun bangsa kita dengan diri sendiri, memang bangsa lain peduli? Kita yang harus peduli pada bangsa kita. Jangan semua ujung-ujungnya duit terus, dagang terus, akhirnya kita terjebak short term policy. (Impor alat kesehatan) Didominasi mafia, trader-trader itu, kita harus lawan dan ini Pak Jokowi punya keberpihakan itu," tegasnya.
(eds/eds)
