.webp)
Sebuah unggahan di akun Instagram @awirachma tentang sulitnya mencari es krim Viennetta karena ditimbun oleh oknum pegawai di ritel-ritel pun viral. Pemilik akun tersebut telah mencoba mencari es krim Viennetta ke 4 minimarket dan hasilnya sama, disembunyikan oleh para pegawai yang sebelumnya mengatakan es krim tersebut stoknya kosong.
Kembali ke tahun 2016, produk mi instan dari Korea Selatan yakni Samyang juga sempat langka ditemukan di supermarket. Pada akhirnya, produk tersebut banyak dijual di toko-toko online dengan harga yang naiknya mencapai 25-50%.
Lantas, apakah aksi penimbunan ini sudah jadi budaya di Indonesia?
Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, aksi-aksi penimbunan ini memang lumrah terjadi di negara berkembang seperti Indonesia.
"Jadi memang kondisi di negara berkembang seperti Indonesia, praktik-praktik ini relatif masih lumrah terjadi," kata Yusuf kepada detikcom, Rabu (22/4/2020).
Ia menuturkan, masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia pada didominasi dengan orang-orang yang tak memperoleh pendidikan sampai ke tingkat tinggi.
"Kalau dikatakan bahwa ini sudah membudaya di Indonesia, ya kalau dikaitkan dengan tingkat pendidikan ya memang belum banyak orang yang bisa mengenyam pendidikan yang relatif tinggi yang menjadikan ilmu itu jadi etika, salah satunya etika berbisnis. Ini kan kegiatan sehari-hari," jelas Yusuf.
Yusuf mengatakan, dalam kasus es krim Viennetta ini membuktikan adanya kekurangan dalam mengedukasi para pegawai tentang pentingnya meraih kepercayaan konsumen.
"Sekarang sebenarnya yang menurut saya perlu dilakukan, sebenarnya para ritel memberi edukasi tentang pentingnya menjaga trust konsumen, jangan melakukan tindakan-tindakan seperti ini," urainya.
Tak hanya itu, menurut Yusuf masyarakat sebagai konsumen juga harus berani mengkritisi aksi-aksi seperti ini. Meskipun terlihat kecil, contohnya dalam penimbunan es krim Viennetta, maupun mi Samyang, bisa diatasi jika masyarakat tak membiarkan itu terjadi.
"Sebenarnya hal positif dari kasus Viennetta adalah konsumen yang harusnya lebih kritis dalam aksi penimbunan sekarang. Karena itu kan hak konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga yang sudah ditetapkan oleh ritel tersebut. Jadi untuk kasus Viennetta ini menurut saya bagus juga, ter blow up oleh masyarakat sehingga ini bisa bermuara terhadap kritisnya konsumen dalam memperoleh hak mereka," papar Yusuf.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad juga mengatakan hal serupa. Ia berpendapat, dengan kemajuan teknologi saat ini, masyarakat punya peluang untuk mengkritisi aksi penimbunan baik pada barang pokok, maupun barang-barang konsumtif seperti es krim Viennetta.
"Menurut saya ya melalui sanksi sosial saja. Katakanlah ini terlalu tinggi, itu bisa. Karena dia marketingnya melalui e-commerce itu bisa di banned, kemudian masyarakat juga bisa mem-banned, karena di situasi ini melakukan moral hazard. Ini menurut saya bisa efektif, karena itu belum bisa dijangkau secara keseluruhan dari pemerintah," terang Tauhid kepada detikcom.
Tauhid menjelaskan, kesadaran konsumen penting terutama jika terimbas aksi penimbunan ini. Pasalnya, di Indonesia sendiri tingkat pengawasan terhadap aksi penimbunan untuk meraup untung yang sangat besar masih minim.
"Dari sisi pengawasan ini menjadi lemah. Seolah-olah ini tercipta sebagai mekanisme pasar, jadi nggak ketahuan siapa yang bisa melakukan itu. Kalau saya lihat memang ini moral hazard dari pelaku-pelaku, ini aji mumpung. Ini memang sulit untuk diawasi oleh pemerintah," pungkas Tauhid.
(dna/dna)
