.webp)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia keberatan anggaran lembaganya diminta dihemat Rp 191 miliar. Penghematan tersebut diminta oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara.
"Kami sudah sampaikan surat Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan Nomor:104/a1/20 tanggal 17 April 2020 perihal permohonan pengurangan terhadap alokasi penghematan anggaran BKPM tahun anggaran 2020," kata Bahlil dalam rapat kerja (raker) virtual dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/4/2020).
Bahlil meminta Sri Mulyani agar anggaran BKPM hanya dipangkas Rp 61 miliar, Sebab jika lebih dari itu bakal berdampak terhadap operasional lembaga tersebut
"Jadi kami sudah menyurati Menteri Keuangan agar kami mohon jangan dipotong Rp 191 miliar, tapi Rp 61 miliar karena dampaknya nanti pada operasional dan kinerja BKPM," jelasnya.
Jika Sri Mulyani tetap meminta BKPM menghemat anggaran Rp 191 triliun, menurut Bahlil mau tidak mau seluruh perwakilan BPKM di luar negeri harus dipulangkan ke Indonesia.
Bahlil menjelaskan anggaran BKPM saat ini Rp 585.471.934.000. Jika dipotong Rp 191.210.133.000 maka anggaran BKPM tinggal Rp 394.261.801.000.
Tapi pihaknya akan taat dengan apapun yang nantinya diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya pastikan bahwa kantor perwakilan BKPM di 9 negara tidak menutup kemungkinan akan kita pulangkan. Karena anggaran Rp 394.261.801.000 itu untuk membiayai operasional kantor, gaji dan kantor di luar negeri saja tidak cukup. Tapi sebagai pembantu Presiden, tetap taat apapun yang diputuskan oleh Presiden selanjutnya," tambahnya.
(toy/hns)
