.webp)
Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak kepada sektor manufaktur hingga diperluas ke 18 sektor, seperti pariwisata, informasi dan komunikasi, kesehatan dan lainnya yang terdampak virus Corona alias COVID-19.
Perluasan sektor yang mendapat fasilitas keringanan akan tertuang dalam revisi PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Corona.
Rencananya, revisi beleid ini diumumkan awal pekan ini. Hanya saja hingga saat ini belum ada kepastian pengumumannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami masih menunggu selesainya PMK Perubahan PMK 23 yang sedang finalisasi di DJP (Direktorat Jenderal Pajak)," kata Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (27/4/2020).
Sementara pihak DJP Kementerian Keuangan pun belum bisa memastikan kapan pengumuman revisi PMK 23 dilaksanakan.
"Sabar ya," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama.
Sebelumnya, Susiwijono mengatakan pemerintah akan mengumumkan secara resmi aturan tersebut pada pekan depan, sekaligus merilis PMK baru yang merevisi beleid sebelumnya.
"Kalau sesuai arahan ratas (rapat terbatas) kemarin, awal minggu depan sudah diumumkan, kan sekarang tinggal menunggu PMK saja," kata Susiwijono saat dihubungi detikcom, Jakarta, Jumat (24/4/2020).
Perluasan cakupan sektor dikelompokkan ke dalam 18 kelompok sektor sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang terdiri dari 761 KBLI. Terdapat 761 KBLI yang diusulkan akan mendapat fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atau gajian full selama 6 bulan dan pengurangan PPh Pasal 25 selama 6 bulan. Sedangkan yang diusulkan untuk mendapat pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan percepatan restitusi PPN sebanyak 343 KBLI.
(hek/ara)
