.webp)
Anggota Komisi VII Fraksi PAN Abraham Lunggana alias Haji Lulung menilai penurunan harga gas industri menjadi US$ 6 per MMBTU tidak berpihak pada badan usaha hilir. Sebab, pendapatan kontraktor tidak terganggu sementara badan usaha hilir terpengaruh karena adanya penyesuaian tarif biaya penyaluran.
Hal itu diungkapkan Lulung saat rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Senin (4/5/2020).
"Pak Menteri memberikan tontonan yang ketidakberpihakan kepada badan usaha hilir dalam menurunkan harga gas untuk industri bagian pendapatan kontraktor tidak diganggu alias menjaga keekonomian kontraktor," katanya.
Menurutnya, Menteri ESDM harusnya memikirkan keberlanjutan badan usaha hilir.
"Seharusnya Bapak Menteri harus memikirkan keberlanjutan usaha dari badan usaha hilir dan kemampuan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya periode bapak ketika Pak Menteri menjabat saat ini tapi juga periode pemerintahan berikutnya," ujarnya.
Sementara, Anggota Komisi VII Fraksi PKB Syaikhul Islam menuturkan, dalam pelaksanaan penurunan harga gas menjadi US$ 6 per MMBTU seharusnya tidak berbenturan dengan aturan yang lain.
"Ada hal-hal yang sifatnya hierarki perundang-undangan yang tidak boleh ditabrak misalnya soal peran BPH Migas mengatur tol fee itu kan ditetapkan UU maka sebuah Kepmen atau Permen tidak boleh menabrak UU," jelasnya.
Baca juga: SKK Migas Minta Pengusaha Tak PHK Karyawan |
(acd/dna)
