.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan anak buahnya untuk menyiapkan ratusan ribu hektar (Ha) lahan persawahan baru. Tujuannya untuk tangkal krisis pangan seperti yang diprediksikan oleh Organisasi Pangan Dunia (Food Agriculture Organization/FAO).
Menanggapi itu, Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas mengatakan pemerintah tidak belajar dari pengalaman yang ada. Program cetak sawah di tahun-tahun sebelumnya dinilai tak ada hasil.
"Nampaknya ini (pemerintah) nggak belajar dari pengalaman. Cetak sawah itu diarahkan ke program food estate yang gagal. Kita ingat pengembangan sawah 1 juta Ha lahan gambut di Kalimantan Tengah tahun 1996-1998, hasilnya apa? Nggak ada, lingkungan rusak total," kata Andreas kepada detikcom, Rabu (6/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu masa SBY ada juga program cetak sawah, food estate, hasilnya nggak ada hanya beberapa Ha. Lalu kemudian program Merauke selama periode pertama pemerintah saat ini rencananya 1,2 juta Ha hasilnya juga nggak ada. Jadi uang hanya terhamburkan kesana-kemari nggak jelas," lanjutnya.
Menurutnya, program cetak sawah ini bukan jawaban atas permasalahan karena hasilnya baru akan terlihat beberapa tahun mendatang. Sedangkan masalah krisis pangan ada di depan mata.
"(Cetak sawah) digunakan untuk apa? Kita cetak sawah itu hasilnya baru bisa terlihat 3-4 tahun lagi. Padahal masalah ada di depan mata saat ini bukan 3-4 tahun lagi. Jadi dengan cetak sawah ini tidak akan menjawab persoalan," ucapnya.
Lagi pula dengan cetak sawah dinilai memiliki produksi yang sangat kecil. Sehingga yang didapat hanya kerugian dan tidak layak secara ekonomi.
"Pengalaman selama ini untuk lahan sawah yang baru dibuka terutama di luar pulau Jawa itu produksinya tidak pernah mencapai di atas 4 ton per Ha. Bahkan di tahun-tahun awal itu bisa di bawah 1 ton per Ha. Pasti usaha untuk rugi, itu pasti rugi," ujarnya.
(eds/eds)
