.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah menjalankan program Kartu Pra Kerja untuk membantu masyarakat meningkatkan kompetensi khususnya bagi yang terdampak pandemi COVID-19.
Pemerintah meningkatkan anggaran kartu Pra Kerja menjadi Rp 20 triliun dengan target menjadi 5,6 juta orang dari yang sebelumnya hanya 2 juta orang.
"Dengan seiring naiknya PHK akibat COVID dan pekerja yang dirumahkan, dan penurunan pendapatan, maka untuk Kartu Pra Kerja untuk semi bansos anggarannya dinaikkan menjadi Rp 20 triliun. coverage dari 2 juta pekerja menjadi 5,6 juta pekerja," kata Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR via virtual, Jakarta, Rabu (6/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani menjelaskan pelaksanaan program Kartu Pra Kerja tetap memberikan pelatihan meskipun kondisi pandemi seperti sekarang banyak masyarakat membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT). Pelatihan yang dilakukan secara online ini sebagai upaya pemerintah tidak menghilangkan awal mula desain program ini.
Baca juga: Data Penerima Bansos Harus Transparan! |
"Kemudian sesudah COVID diputuskan menjadi semi bansos, desainnya berubah tapi tetap dipertahankan semangat awal memberikan kesempatan untuk dapat tambahan skill dari online maupun offline," jelasnya.
Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menjelaskan mengenai polemik delapan mitra Kartu Pra Kerja yang belakangan ini ramai dibahas oleh khalayak tanpa melewati proses tender. Mitra-mitra tersebut ialah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.
"Perintah tidak melakukan tender pada platform karena tidak ada penyelenggaraan barang dan jasa yang dibayarkan ke perusahaan digital yang menjadi mitra, pembeliannya kepada konten provider yang beragam berdasarkan minat dari peserta pra kerja," katanya.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan pemberian pelatihan juga tidak sebatas hanya online saja, melainkan tetap ada tatap muka. Hanya saja di tengah pandemi Corona lebih diutamakan pelatihan online.
"Jadi tidak semua anggaran ini akan habis untuk online. Kita minta PMO prioritaskan bapak presiden sudah instruksikan pekerja PHK dan dirumahkan diprioritaskan," ungkapnya.
(fdl/fdl)
