.webp)
Rencana penerbitan surat berharga negara (SBN) khusus penanganan pandemi virus Corona atau Pandemic Bond nampaknya batal dilakukan pemerintah. Hal tersebut terkuak dalam bahan paparan rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan LPS.
Bahan paparan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat sedang menjelaskan mengenai kebutuhan pembiayaan pemerintah menanggulangi COVID-19.
"Penerbitan SBN dalam rangka pandemi COVID-19 tidak dilakukan melalui seri khusus (Pandemic Bond)," tulis bahan paparan Menteri Keuangan seperti dikutip detikcom, Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Sebagai gantinya pemerintah akan menerbitkan surat utang untuk memenuhi pembiayaan penanggulangan COVID-19 melalui penerbitan surat utang negara secara keseluruhan, baik melalui lelang maupun private placement kepada investor dalam dan luar negeri.
Rencana penerbitan surat utang negara secara keseluruhan ini masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penerbitannya pun dilaksanakan dalam suatu skema khusus yang terpisah. Saat ini rencana itu masih dalam koordinasi intensif dengan Bank Indonesia.
Di sisi lain, BI juga melakukan kebijakan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM). Penurunan GWM ini memberikan tambahan likuiditas di pasar keuangan sebesar Rp 105 triliun untuk kemudian ditempatkan perbankan pada investasi di pasar perdana SBN.
Kebutuhan pembiayaan utang pemerintah sendiri totalnya mencapai Rp 1.439,8 triliun, yang mana untuk pembiayaan defisit sebesar Rp 852,9 triliun, pembiayaan investasi dan lainnya sebesar Rp 153,5 triliun, pembiayaan utang neto sebanyak Rp 1.006,4 triliun, dan utang jatuh tempo sebesar Rp 433,4 triliun.
Sayangnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tidak menjelaskan pembatalan rencana pemerintah menerbitkan pandemic bond. Sementara penerbitan SBN pada kuartal II hingga kuartal IV tahun ini sebesar Rp 856,8 triliun.
"Kebutuhan mencapai Rp 856 triliun terdiri dari SBN valas Rp 132 triliun, SBN ritel Rp 60 triliun, dan rencana di akhir tahun private placement Rp 10 triliun. Sehingga kita masih membutuhkan lelang SBN dua mingguan dan SUN dari konvensional dan sukuk" kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, rata-rata lelang SBN dilakukan per dua minggu hingga kuartal IV-2020. Adapun dana yang dibutuhkan sekitar Rp 35-Rp 45 triliun atau meningkat dari yang biasanya Rp 20 triliun. Jika semuanya terpenuhi maka dana yang terkumpul sebesar Rp 106 triliun-Rp 242 triliun.
(hek/hns)
