.webp)
Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) membeberkan situasi menghadapi penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayah tersebut. Menurut RK, Corona ini menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat yang memerlukan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Dari biasanya 25% masyarakat yang membutuhkan bansos, kini 65% atau 38 juta jiwa memerlukan urunan tangan pemerintah untuk bertahan hidup.
"Sebelum COVID-19, rakyat saya yang disubsidi hanya 25%. Setelah COVID-19 semua ahli berteori mungkin hanya 40% dari kelompok-kelompok yang harus disubsidi, sedangkan mereka yang pendapatannya pas-pasan masih bisa mandiri sehingga tidak tangan di bawah. Ternyata teori itu keliru, di Jabar yang meminta bantuan itu 65%. Jadi bapak bayangkan, 2/3 rakyat kami tangannya di bawah," kata RK dalam konferensi pers virtual Kemendag Peduli, Jumat (8/5/2020).
RK bahkan membandingkan upaya penanggulangan penyebaran dan juga dampak Corona dengan Korea Selatan. Ia mengatakan, meski populasi Jabar dan Korsel sama yakni sekitar 50 juta penduduk, namun dana untuk menghidupi masing-masing rakyatnya jauh berbeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi Jabar dananya hanya 1% dari duitnya Korea Selatan. Jadi Gubernur Jabar lebih susah dari Presiden Korsel, duitnya cuma 1% tapi yang harus diselamatkan nyawanya sama-sama 50 juta. Nah di sinilah kami harus bereksperimen dengan cara-cara," ungkap pria yang kerap disapa Kang Emil tersebut.
Meski dengan kondisi tersebut, menurut RK penyebaran Corona di Jabar sedikit berkurang karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Nah terkait ekonomi PSBB ini kami berlakukan karena ini berhasil secara ilmiah menurunkan kecepatan. Dulu Bodebek kecepatan virus cuma 1,27 di indeks. Barang siapa di atas 1 itu nggak bagus, kalau indeks di bawah 1 artinya virus terkendali kira-kira itu teori kesehatannya. Bodebek sebelum PSBB itu indeksnya 1,27. Setelah PSBB indeks kesehatannya 1,07, itu lumayan kan," imbuh dia.
Oleh sebab itu, pada Rabu (6/5) kemarin pihaknya memutuskan semua kabupaten/kota di Jabar pun diberlakukan PSBB.
"Pada saat saat Bandung Raya dan Bodebek setelah PSBB, sisanya 17 kabupaten/kota kan tidak. Ternyata yang tidak PSBB kecepatan penyebaran virusnya malah nyusul dengan yang PSBB. Itulah kenapa mulai Rabu kemarin kami putuskan seluruh wilayah Jabar yang 27 kabupaten/kota dan 50 juta orang kita PSBB-kan," tutupnya.
(fdl/fdl)
