Pelatihan Kartu Pra Kerja Tatap Muka Mulai Juni?

Pelatihan Kartu Pra Kerja Tatap Muka Mulai Juni?

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 12 Mei 2020 10:24 WIB
Ilustrasi Kartu Pra Kerja
Foto: Ilustrasi Kartu Pra Kerja (Tim Infografis: Luthfy Syahban)
Jakarta -

Project Management Officer (PMO/manajemen pelaksana) program Kartu Pra Kerja dalam waktu dekat akan membuka pelatihan secara tatap muka alias offline. Pasalnya, saat ini pihak PMO sedang mengkurasi pelatihannya.

Direktur Kemitraan dan Komunikasi PMO Kartu Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan pembukaan pelatihan secara offline ini menyusul adanya rencana pemerintah yang sedang mengevaluasi pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Juni ini saya dengar PSBB akan dievaluasi. Kami sudah mulai mengkurasi pelatihan luring di kelas atau tatap muka," kata Panji, Selasa (12/5/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemberian pelatihan secara tatap muka sudah sesuai dengan desain awal program Kartu Pra Kerja, di mana meningkatkan kompetensi masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Program Kartu Pra Kerja ditargetkan untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Dalam pelaksanaannya, setiap peserta mendapat total dana Rp 3.550.000.

ADVERTISEMENT

Rinciannya, sebesar Rp 1.000.000 untuk biaya pelatihan, lalu insentif totalnya Rp 2.400.000 atau Rp 600.000 per bulan diberikan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.

Klik halaman berikutnya >>>

Total jumlah peserta sudah mencapai 456.256 orang yang berasal dari gelombang pertama dan kedua. Dari seluruh peserta baru 51.255 orang yang insentifnya sudah cair. Proses pencairan insentif tidak semudah membalikan telapak tangan lantaran pihak PMO harus memverifikasinya terlebih dahulu, setidaknya untuk memastikan penerima sesuai dengan yang data diri yang didaftarkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pemerintah masih mengkaji tentang 'hidup normal' di Juni 2020.

"Itu salah satu yang akan dikaji," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Pemerintah, dikatakan Sri Mulyani masih mencari titik keseimbangan antara sosial dan ekonomi yang terdampak oleh COVID-19.

"Dari sisi pemerintah terus melakukan kajian terhadap berbagai langkah-langkah yang bisa tetap memfokuskan pada penanganan COVID yakni penyebaran dan pencegahan korban jiwa tapi di sisi lain, mengkaji berbagai kemungkinan agar dampak terhadap sosial ekonomi dapat dikurangi juga," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pemerintah harus menggunakan data yang faktual sebelum memutuskan kebijakan tersebut. Data tersebut menjadi bahan penyusunan kebijakan.



Simak Video "Utusan Sekjen PBB Menyanjung Kartu Prakerja di B20 Summit"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads