BPJS Kesehatan Masih Nunggak Rp 4,4 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat BPJS Kesehatan masih memiliki tunggakan berupa utang jatuh tempo sebesar Rp 4,4 triliun kepada rumah sakit. Utang tersebut usai adanya putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pembatalan kenaikan iuran.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan besaran utang jatuh tempo itu per tanggal 13 Mei 2020.

"Dengan putusan MA pasal 34 yang dibatalkan dengan kondisi BPJS Kesehatan sampai 13 Mei, BPJS Kesehatan masih ada klaim yang jatuh tempo sebesar Rp 4,4 triliun, ini belum dibayar," kata Kunta dalam video conference, Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Istana: Negara dalam Situasi Sulit

Untuk mengatasi hal itu, Kunta mengatakan salah satunya dengan menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Sosial. Dengan beleid itu diputuskan penyesuaian iuran untuk semua kelas, baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun kelas mandiri.

Kondisi keuangan BPJS Kesehatan hingga akhir 2020 diperkirakan defisit alias tekor sebesar Rp 6,9 triliun. Hal itu menyusul adanya carry over Rp 15,5 triliun dari tahun 2019. Sedangkan outstanding klaim yang dibayarkan mencapai Rp 6,2 triliun dengan klaim belum jatuh tempo Rp 1,3 triliun.

Meski demikian, Kunta menilai kondisi keuangan BPJS Kesehatan bisa surplus di tahun ini usai adanya penyesuaian iuran yang mulai berlaku pada Juli 2020. Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mengatur iuran peserta mandiri kelas III sebesar Rp 42.000. Namun, pada Juli 2020 peserta hanya membayar Rp 25.500 karena mendapatkan subsidi Rp16.500, lalu mulai Januari 2021 peserta membayar Rp 35.000 karena mendapat subsidi sebesar Rp 7.000.

"Dengan kondisi tadi harapannya bpjs kesehatan 2020 bisa surplus, netnya Rp 1,76 triliun karena ada carry over Rp 15,5 triliun," jelasnya.

Baca juga: Sabar, BPJS Kesehatan Naik Lagi

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan pihaknya sudah mulai membayar tunggakan-tunggakan yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, BPJS Kesehatan bisa terbebas dari utang jatuh tempo bisa dengan penyesuaian iuran. Apalagi penyesuaian iuran juga mandat UU yang harus dilakukan setiap dua tahun sekali.

"Dari gagal bayar yang cukup besar di 2019 Rp 15 triliun, perlahan-perlahan sudah kita lunasi. Jadi cashflow RS lebih baik. Masih ada utang jatuh tempo," kata Fachmi.

(hek/dna)