.webp)
Pemerintah belakangan melontarkan wacana untuk merelaksasi alias melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tujuannya untuk pemulihan ekonomi. Namun ekonom menilai langkah tersebut belum tepat dilakukan saat ini.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa isu pelonggaran PSBB memang menjadi perdebatan di banyak negara, tak hanya Indonesia, mengenai kapan waktu yang tepat untuk melakukan relaksasi. Tapi menurutnya untuk Indonesia terlalu prematur bila dilakukan dalam waktu dekat.
"Iya betul (relaksasi PSBB) memang untuk ekonomi, tetapi jangan lupakan bahwa melakukan reopening (membuka kembali kegiatan) secara prematur itu justru bisa berbahaya untuk menambah bertambahnya kasus COVID-19," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (17/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat dari beberapa kasus ke belakang, kasus positif COVID-19 di Indonesia belum bisa dikatakan melandai. Menurutnya masih terjadi peningkatan tren kasus positif virus Corona di Indonesia. Berbeda dengan negara lain yang memang kasus positifnya sudah mereda sehingga amat dimungkinkan untuk membuka kembali kegiatan ekonominya.
"Kalau misalnya kita melihat perbandingan dengan negara lain yang ingin melakukan re-opening (membuka kembali kegiatan), setahu saya misalnya Jepang itu memang kurvanya sudah landai. Dan kalau kita melihat Indonesia masih meningkat, kemudian pemerintah juga tidak jelas," ujarnya.
Dia menilai pemerintah belum memiliki gambaran yang jelas soal pelonggaran PSBB. Bahkan sulit mengatakan jika PSBB dilonggarkan efektif untuk memulihkan perekonomian.
"Soalnya juga pemerintah tidak mengeluarkan, misalnya kebijakan terkait seberapa besar sih proses re-opening ini akan mem-boost ekonomi. Jadinya kami analis, ekonom, peneliti, agak susah kalau misalnya menganalisa kira-kira ini akan berdampak terhadap perekonomian atau nggak?" tambahnya.
(toy/eds)
