.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program-program pemulihan ekonomi dari pandemi virus Corona dilakukan secara hati-hati. Untuk mencegah terjadinya hal yang menyimpang, dia minta program-program tersebut diawasi ketat mulai dari Kejaksaan Agung, BPKP, hingga KPK.
Pemerintah sendiri sudah merancang sederet program pemulihan ekonomi di masa pandemi. Anggaran yang disiapkan untuk menanggulangi dampak wabah COVID-19 ke ekonomi nasional mencapai Rp 405,1 triliun.
"Saya ingatkan agar pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah risiko terjadinya moral hazard," ujarnya saat membuka rapat terbatas yang membahas Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui virtual, Rabu (3/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menekankan, prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabel sangat penting diterapkan dalam program PEN. Oleh karena itu dia meminta sederet lembaga penegak hukum untuk ikut mengawasi program tersebut.
"Ini penting sekali. Oleh karena itu saya minta Jaksa Agung, BPKP, pada LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini Penting," tuturnya.
Meski begitu Jokowi mengatakan, saat ini tantangan terbesar Indonesia juga menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat dan dapat dieksekusi dengan cepat. Tujuannya untuk mencegah penurunan pertumbuhan ekonomi lebih dalam lagi.
"Kita tahu kuartal pertama ekonomi kita hanya mampu tumbuh 2,97% dan kuartal kedua, ketiga dan keempat kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus dan bahkan kita harapkan kita pelan-pelan mulai bisa rebound," tegasnya.
(das/fdl)
