Lima Skenario Pemulihan UMKM yang Terdampak Corona

Lima Skenario Pemulihan UMKM yang Terdampak Corona

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Senin, 08 Jun 2020 17:14 WIB
Seorang penjual kerak telur menunggu pembeli di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Minggu (3/5/2020). Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menyiapkan progran stimulus ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 bukan hanya bagi hanya usaha kecil, menengah dan besar saja tapi juga usaha mikro dan ultra mikro agar masyarakat tetap sejahtera. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Jakarta -

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi sektor yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Karena itu dibutuhkan upaya untuk pemulihan agar UMKM bisa kembali bergerak.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan saat ini pemerintah memiliki langkah strategis untuk memberikan stimulus untuk kebangkitan UMKM.

"Sebab dalam berbagai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, sektor UMKM lah yang menjadi penopang utama kebangkitan ekonomi Indonesia," kata Teten dalam keterangannya, Senin (8/6/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengungkapkan ada lima kebijakan skema perlindungan dan memulihkan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Misalnya UMKM miskin dan rentan sebagai penerima bantuan sosial, selanjutnya insentif pajak bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun.

Selanjutnya relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Selain itu Kementerian, BUMN dan pemerintah daerah harus jadi penyangga produk UMKM.

ADVERTISEMENT

"Bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun selama April-September 2020 Pph dikenakan Pph final sebesar 0%. Dengan pembebasan pajak selama 6 bulan ini, akan ada space bagi UMKM untuk kembali menata bisnisnya," kata dia.

Menurut Teten komunitas pengusaha dibutuhkan sebagai wadah untuk menjalin komunikasi, berbagi informasi dan memberikan masukan ke pemerintah.

Khususnya untuk pemetaan para pelaku UKM agar program-program pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat guna, dan efektif mempercepat pemulihan ekonomi.

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Bayu Priawan Djokosoetono menyambut baik skema perlindungan dan pemulihan KUMKM ditengah wabah Corona.

"Kondisi dunia usaha saat ini sangat membutuhkan program-program riil dari pemerintah. Japnas dengan anggota lebih dari 2000 pengusaha di Indonesia, yang didominasi oleh UMKM sangat menunggu program-program yang bisa dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di Indonesia," kata dia. Menurut dia, program-program pemerintah harus disosialisasikan dengan baik agar bisa berjalan cepat dan tepat.

Ketua Harian PP Japnas Widiyanto Saputro menyampaikan dari 2000 anggota japnas, rata-rata terhubung langsung sekitar 20 usaha lain baik sebagai vendor, mitra, reseller, dan distributor.

"Sehingga secara ekosistem Japnas dapat menjangkau 40 ribu usaha UMKM secara langsung. Oleh karenanya kami mengapresiasi atas langkah - langkah pemerintah, dan Japnas siap bekerjasama dengan pemerintah untuk percepatanan pelaksanaan program pemulihan ekonomi," ungkap Widi.

Sementara itu Ketua Umum PW JAPNAS Provinsi Jawa Timur M. Supriyadi dalam paparannya mengharapkan agar kebijakan yang sudah diambil Kemenkop UMKM dapat secara riil mengena pada sektor UMKM. Menurut dia sektor UMKM saat ini yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19.

Karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang menyentuh secara riil bagi UMKM. "Kebijakan yang dirumuskan harus benar mengena di sektor ini. Sehingga dampak pandemi yang saat ini memukul sektor kesehatan dan ekonomi, tidak berlanjut menjadi permasalahan sosial," ujarnya.



Simak Video "Video: Budi Arie Hadiri Musdesus Koperasi Merah Putih di Maluku Utara"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads