Bedah Profil Rizal Ramli-Luhut yang Bakal Debat Terbuka soal Utang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pengkritik utang pemerintah menemui dirinya. Dia pun meminta agar hal itu tidak hanya dibicarakan di media sosial saja.

"Jadi kalau ada yang mengkritik kita, kita juga pengin ketemu. Jadi jangan media sosial aja," katanya dalam webinar Selasa lalu (2/6/2020).

Rupanya tantangan tersebut direspons oleh Ekonom senior Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut bersedia menjawab tantangan Luhut. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi yang mewakili Rizal Ramli.

"Apa yang disampaikan oleh Bang Rizal ini dan akhirnya bersedia menjawab tantangan Luhut Pandjaitan," kata dia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2020).

detikcom merangkum profil kedua tokoh senior Indonesia tersebut. Dimulai dari Luhut. Dirinya kembali dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menko Kemaritiman dalam Kabinet Indonesia Maju setelah sebelumnya menjabat di Kabinet Kerja. Selain itu, Luhut juga dapat tambahan tugas dari Jokowi di bidang investasi.

Berlatarbelakang militer, pensiunan Jenderal TNI yang lahir di Sumatera Utara 28 September 1947 ini pun sempat menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di tahun 2002, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid.

Jauh sebelum mendapatkan jabatan menteri, di tahun 1999 Presiden B.J Habibie mengangkatnya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura di era krusial awal Reformasi. Kepiawaian Luhut dalam diplomasi dianggap mampu mengatasi hubungan kedua negara yang sempat terganggu dan kurang selarasnya komunikasi antar pemimpin negara sepeninggal Presiden Soeharto.

Dalam 3 bulan pertama masa jabatannya, ia mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula. Lalu pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir dan diangkat jadi Menperindag.

Sebelum menjadi Menko Kemaritiman, dia pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia pada 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Lalu pada 2015 hingga 2016 ia ditunjuk oleh Pesiden Jokowi untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dia juga sempat menjabat sebagai Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Agustus 2016 menggantikan Arcandra Tahar.