Pemerintah Jadi Kucurkan Anggaran Ibu Kota Baru Tahun Depan?

Pemerintah Jadi Kucurkan Anggaran Ibu Kota Baru Tahun Depan?

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 16 Jun 2020 14:06 WIB
Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara disebut sebagai lokasi Ibu kota baru. Pemilihan lokasi ini diduga karena di Sepaku banyak lahan negara.
Lahan di Ibu Kota Baru/Foto: M. Abdurrosyid
Jakarta -

Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. APBN pun dikerahkan untuk penanganan dan pemulihan dari merebaknya virus Corona.

Dengan kondisi tersebut, apakah pemerintah akan tetap menganggarkan biaya pembangunan ibu kota negara (IKN) pada tahun depan?

"Mengenai ibu kota negara baru, kita nanti akan lihat di dalam Nota Keuangan 2021 saja lah ya. Sekarang ini kan kami sedang membuat, seperti saya sampaikan fokus dari Presiden (Jokowi) dan pemerintah sekarang adalah mengatasi COVID," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual APBN KiTa, Selasa (16/6/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan tahun ini pemerintah harus menjaga agar kondisi Indonesia tidak merosot akibat pandemi COVID-19.

"Jadi ini kita formulasikan terus saja semua. Nanti assessment kita terhadap 2021 berdasarkan situasi 2020 akan menentukan bagaimana langkah ke depan. Namun Presiden sudah menyampaikan berkali-kali fokus kita adalah COVID dan memulihkan sosial ekonomi masyarakat," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Kembali ke anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru tahun depan, akan dipertimbangkan dengan melihat faktor-faktor tertentu.

Apapun keputusan yang diambil pemerintah terkait APBN 2021, termasuk program pembangunan IKN, akan dijawab oleh Presiden saat menyampaikan RAPBN 2021 di DPR nanti.

"Kalau IKN itu bisa memulihkan ekonomi ya pasti masuk, itu kan masuk nanti di dalam program. Tapi kalau dia adalah berdasarkan affordability, yaitu tingkat kemampuan kita untuk bisa membiayai, tingkat kita, kondisi kita dari sisi beban karena COVID ini, ini semuanya harus masuk di dalam perhitungan kita yang nanti oleh Bapak Presiden akan disampaikan pada saat beliau menyampaikan RAPBN 2021 di DPR," tambahnya.




(toy/ara)

Hide Ads