Nilai Tukar Petani & Nelayan Masuk Indikator Pembangunan 2021

Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat membentuk indikator pembangunan yang isinya indeks pembangunan manusia (IPM), serta nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN). Awalnya beberapa anggota Komisi XI DPR mengusulkan rencana tersebut, seperti Bertu Merlas dari fraksi PKB menyebut sektor pertanian belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi Corona.

"Daya beli tidak baik di sana. Belum kelihatan, apa yang telah dilakukan pemerintah, yang saya lihat di APBN, PEN, pertanian justru ada pemotongan. Tidak ada penambahan di situ," kata Bertu di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Dia menyebut masuknya NTP dan NTN sebagai indikator pembangunan lantaran berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat di sektor tersebut. Pasalnya, saat harga komoditas turun di level petani maka penghasilannya pun akan tergerus.

Sementara anggota Komisi XI dari PDIP, Dolfie mengatakan NTP dan NTN masuk sebagai indikator pembangunan agar ke depannya banyak generasi muda tanah air yang ingin bekerja sebagai petani dan nelayan.

Menurut dia, jika NTP dan NTN tidak diperhatikan maka mau tidak mau kebutuhan nasional akan diimpor.

"10 tahun lagi, diperkirakan tidak ada lagi yang mau jadi petani dan semuanya impor. NTP dan NTN perlu ada sebagai intervensi RI untuk menjaga ketahanan pangan sehingga impor semakin berkurang," kata Dolfie.

Klik halaman selanjutnya.