.webp)
Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa BUMN. BUMN itu antara lain PT Hutama Karya (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI, dan Perum Bulog.
Adapun agenda rapat kali ini ialah pendalaman BUMN penerima penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2020. Lalu, khusus Bulog membahas pencairan utang pemerintah tahun anggaran 2020. Rapat diagendakan mulai pada pukul 09.00 dimulai dari Hutama Karya. Namun, rapat dengan Hutama Karya baru dimulai pukul 10.15 WIB.
Rapat dengan Hutama Karya ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dari fraksi Gerindra. Sementara, dari Hutama Karya diwakili oleh Direktur Utama (Dirut) Budi Harto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data Kementerian Keuangan terbaru, beberapa BUMN akan mendapat PMN. Dari data itu, ada tambahan penerima PMN yakni PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA.
Hutama Karya sendiri mendapatkan PMN Rp7,5 triliun. Namun, menurut Hekal angka itu sangat jauh dengan harapan perolehan PMN hingga Rp 25 triliun.
"Pendapatan PMN-nya ini sebenarnya agak sedikit mengecewakan. Karena kami dengar sudah memperjuangkan untuk mendapat Rp 25 triliun sebelum ada cerita pandemi COVID-19. Dengan adanya COVID-19 turun menjadi Rp 7,5 triliun," kata Hekal di gedung DPR RU, Jakarta, Rabu (24/6/2029).
Selain Hutama Karya, beberapa BUMN lain juga mendapatkan PMN dengan rincian sebagai berikut, BPUI Rp 6 triliun, PNM Rp 1,5 triliun, ITDC Rp 500 miliar, dan PPA Rp 5 triliun.
detikcom sudah mengkonfirmasi kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan terkait dengan perubahan anggaran tersebut. Namun, belum ada respons.
(fdl/fdl)
