Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle) jika diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mendorong jajaran kabinetnya agar kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19).
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6/2020).
Jika hal itu benar dilakukan, Jokowi harus betul-betul memilih orang yang tepat sebagai pengganti. Sebab jika tidak, akan berisiko terhadap penanganan COVID-19 yang selama ini sudah dirancang pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Risiko akan besar kalau yang dipilih bukan orang yang tepat sehingga tidak ada kemajuan berarti dalam penanganan COVID-19 atau dampak ekonominya. Risiko kalau kebijakannya berbeda jauh dari apa yang sudah ditetapkan pemerintah, (karena) sekarang tinggal implementasi di lapangan saja," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad kepada detikcom, Senin (29/6/2020).
Baca juga: Perlukah Jokowi Reshuffle Menteri Ekonomi? |
Dia menilai selama ini ada strategi yang tidak pas. Misalnya di tengah pandemi ini pegawai negeri yang masuk malah dibatasi, sehingga membuat penyerapan anggaran menjadi lambat padahal kinerjanya sangat dibutuhkan cepat.
"Justru di tengah risiko begini memang harus punya gerakan lain di samping perlu ada tim-tim teknis yang melihat penyerapan anggaran atau program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ada di mana saja nah itu yang harusnya extraordinary-nya di situ," ucapnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal. Adanya reshuffle di tengah pandemi COVID-19 dapat positif jika penggantinya lebih baik, namun akan lebih buruk jika penggantinya tidak lebih baik.
"Kalau reshuffle itu bisa menunjukkan keseriusan presiden (Jokowi) untuk memperbaiki kinerja dalam merespons pandemi, saya pikir ini bisa jadi positif. Negatifnya kalau yang diganti tidak lebih baik, ini kan bisa memperburuk keadaan karena kita lagi dalam kondisi krisis," tandasnya.
(fdl/fdl)