Jokowi Ancam Reshuffle, Tim Menteri Ekonomi Perlu Dirombak?

Jokowi Ancam Reshuffle, Tim Menteri Ekonomi Perlu Dirombak?

Bayu Ardi Isnanto - detikFinance
Selasa, 30 Jun 2020 21:46 WIB
Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar pelayanan publik di Banyuwangi, Jatim. Ia tampak mengenakan face shield hingga masker saat blusukan di Banyuwangi.
Foto: Istimewa/Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Solo -

Isu reshuffle kabinet berembus setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah terkait kinerja menterinya. Pakar ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim, menilai reshuffle membawa pengaruh jika menyentuh tim ekonomi.

"Saya kira reshuffle tidak akan berdampak terhadap ekonomi kita, kecuali jika Menkeu yang diganti, maka akan berat bagi Jokowi," kata Lukman saat dihubungi detikcom, Selasa (30/6/2020).

Menurut Lukman Jokowi juga tidak akan mengganti Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Bank Indonesia (BI). Penggantian dikhawatirkan dapat membuat perekonomian tidak stabil.

"Termasuk BI dan OJK itu tidak boleh diganti di saat seperti ini. Tim ekonomi ini akan berat jika diganti," katanya.

Menurut Lukman reshuffle dilakukan terhadap menteri yang kinerjanya buruk menurut Jokowi. Jika benar demikian, reshuffle dinilai dapat berpengaruh positif.

"Sebetulnya kinerja baik atau buruk itu kan penilaian presiden, kita kan nggak tahu itu. Tapi pasti dengan kinerja yang baik, COVID-19 bisa cepat ditangani," katanya.

Menurutnya, Jokowi telah mempertimbangkan secara matang terkait kemarahannya hingga memunculkan isu reshuffle. Jokowi dinilainya tak akan melakukan reshuffle jika berdampak buruk terhadap ekonomi.

"Saya kira justru Pak Jokowi sudah memperhitungkan karena tidak berdampak pada ekonomi, maka tidak ada beban melakukan reshuffle saat pandemi. Mau copot ya copot saja," kata dia.

Klik halaman selanjutnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Sementara itu, pakar ekonomi UNS, Bambang Irawan, menyampaikan agar presiden lebih baik mengoptimalkan tim yang sudah ada saat pandemi ini. Dia melihat penyebab kemarahan Jokowi sudah terjawab dan memang terjadi kendala.

"Saya lihat kan sudah diklarifikasi, ada masalah birokrasi. Jadi tinggal ditangani saja masalahnya, kalau bisa lewat bypass kenapa tidak. Jadi lebih baik dioptimalkan dulu saja," kata Bambang.

Khusus kementerian di bidang perekonomian, menurutnya saat pandemi ini mereka memiliki peran yang kuat. Dia berharap Jokowi tidak melakukan reshuffle menteri di bidang perekonomian.

"Saya lihat seperti Menkeu sangat responsif, berani mengambil risiko, seperti melebarkan defisit terhadap PDB. Kemudian nilai dolar sebelum pandemi sangat fluktuatif, tapi setelah pandemi ini fluktuatif tapi cenderung stabil," tutupnya.



Simak Video "Video: Kuasa Hukum Sayangkan Laporan Ijazah Palsu Jokowi Disebut Settingan"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads