Presiden Joko Widodo (Jokowoi) sempat mengeluarkan ancaman reshuffle kabinet. Pernyataan Jokowi itu disampaikan Jokowi karena tidak puas dengan kinerja kabinet belakangan ini.
detikcom meminta pandangan para menteri terkait ancaman reshuffle tersebut. Salah satunya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.
Menurut Suharso reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden.
"Itu wilayah, wilayah kewenangan Presiden. Saya kira saya nggak mau masuk ke situ," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Baca juga: Mendag Jawab Isu Reshuffle |
Saat ditanya kembali apakah Bappenas akan menggenjot kinerja pasca Presiden memberi ancaman kepada para pembantunya di pemerintahan, Suharso tak mau berkomentar.
"Saya tidak dalam posisi untuk menjawab pertanyaan anda itu," tambahnya.
Jokowi pada kesempatan sebelumnya memerintahkan jajaran kabinetnya untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle jika diperlukan.
Ancaman terbukanya itu dilontarkan karena jengkel pada para menterinya yang bekerja lambat di tengah krisis COVID-19.
"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6/2020).
(toy/hns)