.webp)
Pemerintah bakal membangun lumbung pangan nasional (food estate) di Kalimantan Tengah. Ini adalah lumbung pangan nasional pertama di Indonesia.
Proyek tersebut akan digarap bersama sejumlah pejabat Kabinet Indonesia Maju antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Syahrul mengemban tugas untuk pengembangan dan proses tanam sejumlah komoditas pangan di atas 148 ribu hektare (Ha) lahan persawahan di lumbung pangan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, Basuki mengemban tugas untuk merehabilitasi saluran irigasi di atas 148 hektare (Ha) lahan persawahan untuk lumbung pangan tersebut.
"Sekarang kami mau berkoordinasi tentang pelaksanaannya, siapa, berbuat apa, dan kapan," kata Basuki usai bertemu Syahrul di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (3/7/2020).
Lalu, Basuki mengatakan nantinya Prabowo akan berperan sebagai penyedia tenaga kerja yang menggarap lumbung pangan tersebut.
"Menteri Pertahanan itu, ternyata ada 2 konsep pertahanan. Bisa militer dan non-militer. Ini adalah pertahanan negara non-militer. Beliau terlibat untuk menyiapkan tenaga kerja. Jadi untuk Kementerian Pertahanan itu tenaga kerjanya yang terlatih dan ikut menyiapkan," jelas Basuki.
Dalam kesempatan yang sama, Syahrul mengatakan diperlukan pekerja dengan keahlian yang cukup untuk bisa menggarap lumbung pangan ini. Pasalnya, lumbung pangan ini akan dibangun di jenis tanah yang berbeda dengan sawah lainnya. Di situlah Prabowo berperan menyediakan pekerja dengan keahlian itu.
"Kita jangan berpikir lahan aluvia di sana itu sama dengan lahan yang ada di Jawa. Ini membutuhkan keterampilan khusus, oleh karena itu di situlah keterlibatan Menhan untuk menyiapkan itu," imbuh Syahrul.
Kembali lagi ke Basuki, ia mengatakan lokasi lumbung pangan itu sebagian besar ditinggali oleh petani dari Pulau Jawa yang dulu mengikuti program transmigrasi. Sehingga, pemerintah juga akan melibatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk membantu menyelesaikan proyek ini.
"Walaupun aktornya di sana Kementerian PDTT, tetapi untuk membantunya Menteri Pertahanan," ujar Basuki.
