Akhirnya APBN 2019 Disahkan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat paripurna. Salah satu agenda rapatnya adalah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan setelah disahkan utang pemerintah masih akan terkendali pada tahun depan.

Menurut dia, pemerintah tetap menjaga rasio utang dalam batas yang aman, sesuai dengan UU maksimal 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Disebutkan pembiayaan utang di tahun depan sebesar Rp 359,3 triliun tersebut lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar Rp 387,3 triliun.

Selain itu, defisit keseimbangan primer tahun depan juga ditargetkan akan lebih rendah dari tahun ini yakni sebesar Rp 20,1 triliun. Selain itu defisit anggaran juga ditargetkan semakin mengecil di tahun depan yakni sebesar 1,84% terhadap PDB.

Menurut Sri Mulyani, pembiayaan melalui utang hanya sebagai alat dan bagian dari instrumen fiskal untuk menuju pembangunan Indonesia. Pembiayaan utang di tahun depan tersebut merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir.

Lebih lanjut dikatakan, pembiayaan utang akan dioptimalkan sebagai instrumen yang dapat memacu perekonomian, dengan mendorong peningkatan peran swasta, BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, melalui skema pembiayaan kreatif dan inovatif.

Total utang pemerintah sampai September 2018 sebesar Rp 4.416,37 triliun atau naik sebesar Rp 549,92 triliun dari Rp 3.866,45 triliun di September 2017. Dari total utang tersebut, terdiri dari pinjaman sebesar Rp 823,11 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.593,26 triliun.