Feedloter Keberatan Didenda Rp 106 Miliar, Ketua KPPU: Kita Ladeni

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda sebesar Rp 106 miliar kepada 32 perusahaan feedloter atau penggemukan sapi. Denda dijatuhkan karena feedloter yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) menahan pasokan sapi atau melakukan kartel sehingga mempengaruhi kenaikan harga daging.

Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf mengungkapkan, sejumlah perusahaan feedloter telah menyatakan keberatan atas putusan tersebut. Pengusaha feedloter diberikan tenggat hingga 14 hari setelah menerima salinan putusan untuk mengajukan banding di tingkat Pengadilan Negeri (PN).

"Kalau mau mengajukan kasasi silahkan saja. Kita akan ladeni, kami yakin bisa menang. Kita yakin karena bukti kita cukup kuat. Kalau kita kalah, kita juga bisa ajukan banding ke Mahkamah Agung (MA)," ungkapya kepada detikFinance, Minggu (24/4/2016).

Keyakinan KPPU bisa memenangkan perkara di pengadilan lanjutan, kata Syarkawi, didasarkan atas bukti kuat yang dikantongi lembaganya. Salah satunya alat bukti atas tindakan penjadwalan kembali (rescheduling) setelah pemerintah membatasi kuota impor hanya 50.000 ekor sapi pada triwulan III tahun 2015.

"Jelas sekali pelanggaran melakukan rescheduling kalau pakai sistem kuota. Artinya sudah dijatah pemerintah yah harus dihabiskan, kecuali pakai rezim tarif. Dalam konteks ini jelas salah, maka kami yakin sampai MA pasti menangkan KPPU," tutupnya.

Sebagai informasi, sebanyak 32 perusahaan feedloter tersebut dibawa KPPU ke persidangan karena dianggap melakukan praktik persaingan usaha tak sehat dengan melakukan penahanan pasokan sapi.

KPPU memvonis, perusahaan feedloter yang tergabung dalam Apfindo sengaja menahan pasokan sapi, agar pemerintah melonggarkan kebijakan kuota sapi yang diimpor yang dibatasi hanya 50.000 ekor pada triwulan III 2015. Hal ini membuat harga daging sapi di Jabodetabek sempat menembus di atas Rp 120.000/kg. (feb/feb)