G20 Soroti Hambatan UMKM Perempuan, dari Pembiayaan hingga Akses Pasar

Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hambatan tersebut antara lain kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, hingga keterbatasan akses ke ekonomi digital dan pasar.

Hal ini disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women's Day (IWD) 2026 pada 8 Maret.

Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan.

"Aliansi G20 EMPOWER menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan jejaring Advocates global dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Rinawati dalam keterangannya, Minggu (8/3).

Menurutnya, G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, serta penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif.

Rinawati mengatakan, pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Hal ini dilakukan melalui penguatan berbagai inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER," jelasnya.

Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengangkat tema "UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence." Tema ini mencakup tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.

Rinawati juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam ekonomi global.

"Komunike 2025 menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, G20 EMPOWER mendorong beberapa langkah, antara lain pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, penguatan Global Advocates Network, serta pengembangan lima kelompok kerja utama.

Kelompok kerja tersebut mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring.

"Agenda ini menegaskan bahwa komitmen perlu diterjemahkan menjadi implementasi yang lebih sistematis, berbasis data, dan berdampak nyata," kata Rinawati.

Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Kerja sama tersebut mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan.

Rinawati juga menyebut G20 EMPOWER mendorong berbagai inisiatif lanjutan, antara lain #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, serta kolaborasi dengan IWAPI.

Di tingkat global, G20 EMPOWER juga mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tersebut tetap berjalan hingga 2030.

Langkah ini disebut sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.

Rinawati mengatakan Indonesia masih memiliki peluang memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM.

"Kemitraan tersebut dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan," katanya.

Ia menilai penguatan sistem, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan hingga pengembangan talenta diperlukan agar program pemberdayaan perempuan berkelanjutan.

"Tujuannya agar dampaknya tidak hanya terasa hari ini, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang," ucap Rinawati.

Ia juga mengajak berbagai pihak terlibat dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan.

"Kolaborasi publik-swasta yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, serta kemitraan lintas sektor akan menjadi kunci untuk memastikan perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak utamanya," tutupnya.

Sementara itu Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya mengatakan peringatan IWD 2026 harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen pemberdayaan ekonomi perempuan.

"Peringatan International Women's Day 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat berhenti pada wacana," ujarnya.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan keberanian untuk membangun ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar."