JK: Saya Pernah Jadi Kepala Bulog Liar

Jakarta - Ultah ke-42 Perum Bulog, rupanya seakan menjadi romantisme Wapres Jusuf Kalla saat menutup HUT Perum Bulog hari ini. Banyak kisah lucu dan menarik yang disampaikan pria berkacamata yang menjadi salah satu calon presiden ini.

Diantaranya, JK pernah mengaku mengalami masa jabatan yang belum jelas alias jabatan liar saat ia ditunjuk menjadi Kepala Bulog pada masa pemerintah Presiden Gus Dur tahun 2000 lalu.

Pasalnya selama menjabat masa 6 bulan menjadi Kepala Bulog yang singkat itu, ternyata selama 2 bulan pertama menjabat, ia belum mendapat surat keputusan (SK) dari Presiden Gus Dur. Rupanya presiden yang menjabat ketika itu lupa memberikan SK pengangkatan kepada JK.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menutup acara penutupan Ultah ke-42 Perum Bulog di Balai Kartini, Minggu (10/5/2009).

Ia menjelaskan masa jabatanya di Bulog pada waktu itu secara defacto mencapai  6 bulan. Namun formalnya hanya 4 bulan saja.

Cerita JK tadi bermula pada saat ia akan menandatangani kredit untuk Bulog senilai Rp 2 triliun. JK pun mengaku baru menyadari kalau dirinya belum mempunyai SK pengangkatan saat penandatanganan itu.

"Mana SK-nya, pak?," tanya JK ke presiden Gus Dur.

"SK yang mana?," tanya presiden Gus Dur kepada JK

"SK pengangkatan?," tanya JK ke presiden Gus Dur.

Rupanya, presiden Gus Dur lupa memberikan SK pengangkatan kepada JK. Saat itulah JK menyadari kalau selama dua bulan pertama dirinya menjabat sebagai Kepala Bulog tanpa disertai oleh SK pengangkatan.

"Jadi selama dua bulan pertama, saya jadi Kepala Bulog liar," ujar JK disambut tawa hadirin.

Mengenai Bulog, ia mengatakan bahwa  secara mendasar Perum Bulog mempunyai  dua tugas sederhana yaitu menjaga distribusi pangan dengan baik dan menjaga stok nasional, yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

"Dua tugas ini lah sejak Bulog didirikan," jelasnya.

Ia juga bercerita pada masa krisis beberapa tahun lalu, IMF yang saat itu menjadi dokter krisis untuk Indonesia, pernah mengusulkan untuk menghapus Bulog. JK yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bulog dengan tegas menolak usulan tersebut.

"Saya pada waktu itu mengatakan tidak," ujarnya.

JK mengaku tidak mudah menolak keinginan IMF. Bahkan ia harus rapat hingga delapan kali dengan petinggi IMF. Alhasil, upaya JK mempertahankan eksistensi Bulog ternyata membuahkan hasil, diantaranya pengenaan bea masuk Rp 430 untuk produk beras.

"Kalau saya menyerah pada waktu itu, kita impor 5 juta ton pada saat krisis, mungkin bisa lebih sampai 10 juta ton," kilah JK.

 

Dalam kesempatan yang sama, JK juga mengutarakan pengalamannya seputar kebijakan beras dalam jabatannya yang sekarang sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. JK mengaku sering mendapat godaan-godaan dari bawahannya untuk melakukan kebijakan atau mengumumkan kebijakan yang tidak populis, salah satunya melakukan impor beras.
Bahkan saat pengumuman kebijakan impor beras, kantornya pun kerap menjadi tempat pengumuman kebijakan tersebut karena pejabat yang bersangkutan tidak berani menyampaikannya.

"Saya lah dikenal sebagai pengimpor," ujarnya.

Namun ia berpandangan bahwa kebijakan impor (beras) perlu diambil jika diperlukan sekali, tetapi sebagai bangsa yang harus mandiri kebijakan tersebut harus ditekan bahkan harus dihilangkan, diantaranya dengan meningkatkan produksi beras per hektar  yang menuju pada swasembada pangan termasuk beras.

"Menteri perdagangan dan Bulog menggoda untuk impor sedkit lah, sedikit saja pak, 200.000 ton, saya bilang tidak. Jadi kalau impor 1000 ton itu namanya tidak swasembada (beras)," tandasnya sambil menirukan.

Untuk itu, keberhasilan swasembada beras pada tahun lalu tidak terlepas dari peningkatatan produksi beras per hektar yang merupakan kunci utamanya. Menurutnya upaya memperluas areal sawah sebagai solusi peningkatan produksi beras justru akan berdampak pada lingkungan.

"Bagaiamana meningkatkan produksi dengan input teknologi," ucapnya.

Ia mencontohkan, jika Indonesia hanya mampu memproduksi 4,5 ton beras per hektar sawah akan sulit mencapai swasembada beras, sehingga perlu ditingkatkan diatas itu.

"Kalau swasembada itu 5 sampai 6, bahkan 8 ton per hektar. Tapi kalau meluaskan sawah itu justru efeknya merusak lingkungan lagi," katanya.

Bahkan ia pernah mengkritik kantor Departemen  Pertanian (Deptan) yang begitu megah dan luas, tempat berkumpulnya para insinyur, namun jika masih melakukan impor beras sungguh ironis. Sehingga pada masa jabatannya pada waktu lalu ia sempat memberikan dorongan kepada Deptan untuk bisa menciptakan swasembada pangan beras dengan sama sekali tidak impor beras.

"Kantor Departemen Pertanian  kita terbesar kalau masih impor (beras), saya jual kantornya," acam JK.

Dikatakannya langkah rencana ekspor beras saat ini, perlu disambut positif meski jumlahnya masih relatif sedikit.

"100.000 ton, walaupun kecil tapi bisa ekspor, yang penting ada langkah-langkah kecil untuk langkah-langkah besar," jelasnya.

(hen/dro)