Sri Mulyani Tak Pernah Lihat Uang Cash Rp 100 Juta

Sri Mulyani Tak Pernah Lihat Uang Cash Rp 100 Juta

- detikFinance
Rabu, 05 Agu 2009 09:50 WIB
Sri Mulyani Tak Pernah Lihat Uang Cash Rp 100 Juta
Jakarta - Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tentu saja selalu mengurus uang negara yang mencapai ribuan triliun. Namun secara kasat mata, Sri Mulyani tak pernah melihat uang yang triliunan atau bahkan miliaran. Sri Mulyani bahkan mengaku tak pernah melihat uang tunai Rp 100 juta.

"Sebagai Menkeu saya terus saja mengurusi masalah uang yang banyak, tapi saya seratus juta cash secara langsung saja tidak pernah lihat," ungkap Sri Mulyani.

Ia menyampaikan hal itu dalam acara lomba cerdas cermat APBN di Gedung Depkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (4/8/2009) malam.

"Walapun saya sering menyebut angka-angka triliunan, maka level saya di triliun. Tapi gajinya tidak sampai miliar dan triliun, tapi hanya juta. Uang yang dimiliki sendiri hanya juta. Tapi ngurusin uang sampai miliaran dan triliunan," ungkapnya lagi.

Lebih lanjut Sri Mulyani membeberkan rahasianya menyusun APBN. Wanita kelahiran Lampung ini mengaku merasa diuntungkan dengan posisinya sebagai perempuan. Sebagai perempuan, Sri Mulyani pun menjadi merasa ahli soal membuat daftar belanja. Dan itu menjadi sangat bermanfaat saat penyusunan APBN.

"Menyusun APBN secara prinsip sama dengan belanja itu tadi. Mungkin karena menkeunya cewek mengerti dan senang belanja," ujar Sri Mulyani.

Plt Menko Perekonomian ini menjelaskan, dalam penyusunan APBN, setiap departemen biasanya mengajukan anggaran sebanyak-banyaknya.

"Beberapa orang mengatakan, misal untuk depdiknas mau anggaran pendidikan sebanyak-banyaknya. Kemudian ada yang mengatakan kasihan TNI kita alat-alat banyak yang tua, jadi mestinya menkeu kasih banyak uang untuk beli pesawat tempur baru. Belikan juga kapal selam yang bisa naik turun, tidak nyelam saja naik nggak," ujarnya disambut tawa para hadirin.

Departemen Pertanian juga mengajukan dana untuk mengatasi el nino, Departemen ESDM mengajukan subsidi, Departemen Perhubungan mengajukan anggaran untuk pelabuhan. Selain itu juga ada pengajuan anggaran untuk pembangunan jalan, listrik dan fasilitas air bersih.

"Banyak fenomena seperti itu, itu disebut juga daftar keinginan. Kalau dibawa ke Depkeu jadi daftar belanja negara," jelasnya.

"Peserta SMA ini banyak yang finalisnya perempuan, biasanya ini diasumsikan dengan keahlian belanja, maka para siswa khususnya perempuan ini paling ahli membuat daftar belanja, seperti saya. Tapi kemudian kalau dibandingkan dengan dompetnya maka mulai berpikir," imbuhnya.

Ia menjelaskan, dalam menghadapi fenomena daftar belanja tersebut, maka akan ada dua pilihan: bersikap emosional atau rasional. Sikap rasional diambil jika semula membeli satu barang, lantas diikuti dengan pembelian barang lainnya.

"Lalu rasional dipilih dari prioritas paling tinggi. Misalnya beberapa permintaan-permintaan departemen dicari prioritasnya dalam membuat APBN, ini bisa ditunda atau tidak ya," ujar Sri Mulyani seraya menambahkan bahwa secara prinsip penyusunan APBN menyerupai prinsip belanja tersebut.

Ia menegaskan, sebanyak 34 lembaga/departemen negara selalu mengajukan anggaran yang besar. Departemen Keuangan sebagai pengelola anggaran tak bisa begitu saja meloloskan permintaan dan harus memangkas yang tidak perlu.

"Jadi mana yang bisa dipotong, yang bisa dirasionalkan. Kalau tidak, ya perlu atau tidak. Kalau tidak bisa ya kita harus defisit, artinya pinjam," pungkasnya.

Sri Mulyani menambahkan, praktek menutup defisit dengan mencetak uang seperti dilakukan di masa lalu memang tak bisa lagi diterapkan. Utang menjadi salah satu pilihan untuk menutup defisit itu.

"Waktu zaman pak Soekarno defisit sangat kronis. Pinjem-pinjem masih kurang maka suruh cetak duit. Karena BI tidak independen. Maka tinggal minta uang dicetak sebanyak-banyaknya, misalnya untuk bikin Monas kita cetak duit banyak," tambahnya lagi. (qom/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads