Ketua Bapepam Jadi 'Korban' Salah Undang DPR

Jakarta - Kasus salah undang oleh DPR kembali terjadi. Kali ini 'korbannya' adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Fuad Rahmany yang dipanggil untuk membahas proses divestasi Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany merasa Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR RI yang membahas proses divestasi salah undang karena BPUI bukanlah perusahaan terbuka (Tbk), dimana Bapepam yang menjadi regulatornya.

"Sebetulnya itu bukan urusan kami, dia bukan perusahaan Tbk dan bukan juga sekuritas. Yang sekuritas itu adalah anak perusahaan BPUI bukan urusan kita," ujar Fuad Rahmany di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (16/02/2010).

Apalagi urusan masalah pajak dan restrukturisasi utang BPUI, menurut Fuad juga tidak ada sangkut pautnya dengan Bapepam.

"Padahal itu kan harusnya ranahnya Ditjen Kekayaan Negara dan Kementerian BUMN. Tetapi ya tidak apa-apalah mereka panggil kita juga," ujar Fuad sambil tertawa.

Karena sudah terlanjur datang, Fuad pun akhirnya turut memberikan pandangannya. Dalam pertemuan dengan DPR tersebut Fuad hanya menjelaskan beban utang pemerintah sebesar Rp 1,2 triliun tersebut nanti tidak akan menjadi beban anak usaha BPUI yakni Bahana Sekuritas dan anak-anak usaha lain.

"Itu utang jadi milik pemerintah setelah didivestasi. Kalau Bahana Sekuritas itukan perusahaan perantara penjamin efek, dia pakai dana nasabah dan dari fee based komisi saja," jelas Fuad.

Untuk diketahui pada hari ini DPR memanggil Bapepam-LK dan Bank Indoensia terkait masalah restrukturisasi utang BPUI. Rencananya besok (16/02/2010) DPR akan memanggil Kementrian BUMN.

Salah undang sebelumnya juga terjadi saat Pansus Hak Angket Bank Century memanggil Direksi PLN. Dirut PLN Dahlan Iskan pun merasa bingung karena PLN merasa tak pernah ada sangkut paut dengan Century. Belakangan, DPR mengakui terjadi miskomunikasi sekretariat Pansus.

(dru/qom)