Sekitar 10 orang berbaju safari hitam berbadan tegap dan terlihat sangar dengan ID Kemenkeu mengawal Bendahara Negara menempel ketat Agus. Meskipun tak jelas apa maksud dari pengawalan ketat ini, namun saat itu di DPR ada belasan korban nasabah Antaboga yang menyampaikan aspirasi mereka.
"Ah ini sih bukan dari Kementerian Keuangan namun dari Bapepam-LK dan LPS mas," ungkap seorang staf Kementerian Keuangan di Gedung DPR, Senayan, Rabu (12/10/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat yang selesai pada pukul 12.30 ini ternyata dilanjutkan dengan rapat tertutup antara Bank Indonesia (BI), LPS, Bapepam-LK, Dirut Bank Mutiara dan Menteri Keuangan sendiri. Aneh, rapat dilakukan di ruang tunggu yang terletak di pintu masuk sebelum ruang rapat.
Sebelumnya, Pimpinan Rapat tersebut Anis Matta mengusulkan rapat ditunda hingga Desember 2011.
"Rapat ditunda dan dilanjutkan lagi hingga September 2011. Hal ini mengacu kepada permintaan beberapa anggota Tim Pengawas untuk ditindaklanjuti lebih jauh," papar Anis.
Sebelumnya beberapa anggota tim pengawas meminta skema pengembalian dana nasabah seperti halnya dana bantuan kepada korban Lumpur Lapindo.
"Bisa kan seperti itu, menyangkut rakyat banyak ya dibayar saja dengan APBN seperti korban Lapindo. Itu kan Lapindo swasta tapi negara yang menanggung," papar Anggota Tim Pengawas Mahfud Siddik.
(dru/hen)











































